beritax.id – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pembangunan 150 batalion per tahun bukan ambisi teritorial. Ia menyebut pembangunan ini bertujuan menjaga keutuhan wilayah dan kepentingan nasional. Sjafrie menjelaskan TNI telah memulai pembangunan kekuatan sejak 2025. Ia mengatakan batalion baru akan mendukung pengamanan instalasi strategis milik negara.
Sjafrie menerangkan bahwa batalion baru bertugas menjaga kilang minyak BUMN. Ia menegaskan tugas itu termasuk Operasi Militer Selain Perang. Penugasan menjaga kilang minyak mulai berlangsung Desember 2025. BAIS akan memantau potensi ancaman yang mengganggu keamanan instalasi strategis.
Sorotan Partai X: Negara Wajib Transparan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, memberi respons atas rencana ini. Ia mengingatkan fungsi negara meliputi melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Rinto menilai pembangunan batalion harus dijalankan dengan transparansi penuh. Ia menyebut penggunaan anggaran pertahanan wajib diketahui publik secara jelas.
Partai X menegaskan pertahanan nasional harus berpihak pada rakyat. Persenjataan negara wajib digunakan untuk menjaga keamanan masyarakat, bukan kepentingan pejabat. Partai X menolak kebijakan pertahanan yang tertutup atau berpotensi menambah beban fiskal. Kedaulatan negara harus dijaga melalui tata kelola pertahanan yang transparan.
Prinsip Partai X menempatkan akuntabilitas sebagai syarat utama penggunaan anggaran publik. Kebijakan pertahanan harus mempertimbangkan efisiensi dan manfaat langsung bagi rakyat.
Partai X mempertanyakan mekanisme pengadaan alutsista pada pembangunan batalion. Rinto menilai publik perlu mengetahui transparansi biaya pembangunan satuan baru TNI. Ia menyoroti risiko pemborosan anggaran jika pengawasan tidak diperketat. Rinto juga meminta pemerintah menjelaskan kebutuhan riil terhadap jumlah batalion baru.
Solusi Partai X: Transparansi dan Audit Anggaran Pertahanan
Partai X menyampaikan beberapa solusi strategis untuk memperkuat akuntabilitas pertahanan:
- Pemerintah wajib mempublikasikan rincian kebutuhan anggaran batalion baru.
- Pengadaan alutsista harus melalui proses terbuka dan dapat diaudit publik.
- Fokus pembangunan kekuatan harus mempertimbangkan ancaman aktual, bukan asumsi politis.
- TNI perlu memastikan penempatan batalion benar-benar memberi manfaat keamanan rakyat.
- Pemerintah wajib menyampaikan laporan tahunan terkait penggunaan anggaran pertahanan.
Partai X menilai pembangunan batalion harus dijalankan secara efektif dan akuntabel. Rinto menegaskan rakyat berhak mengetahui penggunaan anggaran negara untuk pertahanan.
Ia meminta pemerintah memperkuat transparansi agar program pertahanan tidak menimbulkan kecurigaan. Partai X menegaskan bahwa keamanan sejati lahir dari kebijakan yang jujur dan berpihak pada rakyat.
