beritax.id – Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji hakim dalam acara pengukuhan calon hakim di Mahkamah Agung, Kamis (12/6/2025). Ia menyatakan bahwa gaji hakim, terutama golongan paling bawah, akan mengalami kenaikan hingga 280 persen. Presiden juga meminta para pegawai selain hakim untuk bersabar terhadap kebijakan ini.
Prabowo menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia besar dan harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Ia mengklaim bahwa negara Indonesia adalah negara makmur dan kaya. Namun dalam pernyataan lanjutannya, Prabowo menyebut kenaikan gaji pegawai lain belum akan direalisasikan dalam waktu dekat.
Partai X: Jangan Cuma Naikkan Gaji Pejabat, Hargai Keringat Pegawai Lapangan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai bahwa kenaikan gaji hakim memang penting, tapi harus dibarengi dengan perhatian serius kepada pegawai lainnya. “Negara kuat bukan hanya dilihat dari hakimnya, tapi dari seluruh pelayan publik yang bekerja senyap untuk rakyat,” ujar Rinto.
Rinto menegaskan, tugas negara adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat, bukan sekadar menaikkan gaji sebagian pejabat birokrasi.
Banyak tenaga lapangan seperti petugas kesehatan, penyuluh pertanian, guru honorer, dan perangkat desa yang justru paling rentan secara ekonomi, tetapi paling dekat dengan pelayanan rakyat.
“Jangan abaikan pengabdian mereka. Apakah kerja mereka harus terus dianggap biasa-biasa saja?” tanya Rinto kritis.
Prinsip Partai X: Keadilan Harus Dirasakan Merata
Partai X memandang bahwa kebijakan fiskal yang baik adalah kebijakan yang menyentuh kebutuhan paling dasar rakyat dan pelayan publik yang mendampingi mereka setiap hari.
Prinsip Partai X menegaskan pentingnya transparansi, pemerataan sumber daya, dan keadilan sosial sebagai landasan kebijakan negara.
Melalui Sekolah Negarawan, Partai X juga mengingatkan bahwa integritas dan semangat pelayanan harus dibangun bukan hanya dari gaji tinggi, tapi dari pendidikan etika dan kepemimpinan yang kuat. “Kesejahteraan penting, tapi pembentukan karakter jauh lebih penting,” tambah Rinto.
Solusi Partai X: Reforma Anggaran yang Berkeadilan
Untuk mendorong kebijakan fiskal yang adil dan menyeluruh, Partai X mengusulkan:
- Evaluasi menyeluruh atas sistem penggajian pegawai negeri agar mencerminkan beban kerja, risiko tugas, dan kontribusi nyata ke masyarakat.
- Skema insentif berbasis wilayah dan fungsi pelayanan langsung, seperti tenaga kesehatan, guru, penyuluh, petugas sosial, dan petugas lapangan lainnya.
- Reformasi sistem audit keuangan negara agar pengalokasian anggaran dapat diawasi dan tidak sekadar menumpuk di meja kekuasaan.
- Peningkatan kapasitas melalui Sekolah Negarawan, untuk memastikan integritas tidak hanya lahir dari gaji, tetapi dari pendidikan nilai dan etika.
Partai X menegaskan bahwa pelayanan negara harus berpihak kepada rakyat, bukan pada simbol semata. Jika keadilan ekonomi hanya dirasakan sebagian, maka gagasan besar tentang negara makmur akan tetap jadi slogan.
