beritax.id – Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menyatakan 71 persen publik mendukung kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo. Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dengan target efisiensi sebesar Rp306,6 triliun. Survei dilaksanakan pada 22–28 Mei 2025 dengan 1.200 responden. Selain efisiensi, 68 persen juga menilai program makan bergizi gratis (MBG) sudah berjalan baik dan layak dilanjutkan.
Lebih dari 80 persen responden menyatakan puas dengan kepemimpinan Prabowo sejak dilantik Oktober 2024. Pemerintah dinilai berhasil menghadirkan kebijakan populis yang mendapat apresiasi. Namun, kebijakan efisiensi ini dinilai belum menyentuh struktur belanja pemerintah secara menyeluruh, termasuk efisiensi di sektor birokrasi.
Partai X: Rakyat Siap Berhemat, Tapi Pejabat Jangan Tetap Boros
Partai X menyambut baik dukungan publik terhadap efisiensi anggaran negara. Namun, Partai X mengingatkan bahwa efisiensi sejati tidak boleh hanya diberlakukan kepada rakyat. Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa prinsip efisiensi harus adil dan menyentuh pengelola anggaran.
“Rakyat siap berhemat demi negara, tapi jangan jadikan rakyat satu-satunya yang diminta irit. Potong dulu belanja fasilitas mewah kementerian. Stop pemborosan birokrasi dan proyek mercusuar,” ujar Prayogi. Ia menambahkan, selama ini ironi kerap terjadi: anggaran rakyat dipotong, sementara pengadaan kendaraan dinas, rapat di hotel, hingga proyek infrastruktur pejabat tetap jalan terus.
Bagi Partai X, pengelolaan anggaran publik harus berpijak pada prinsip keadilan sosial dan asas kemanusiaan. Negara hadir bukan untuk menjadi akuntan kekuasaan, tapi pelayan publik.
Tiga tugas negara melindungi, melayani, dan mengatur rakyat harus terefleksi dalam setiap kebijakan anggaran. Jika efisiensi hanya menyasar rakyat miskin, tapi tidak membenahi struktur belanja negara, maka itu bukan efisiensi, tapi eksploitasi.
Solusi Partai X: Transparansi APBN Jadi Solusi
Partai X mendorong penguatan Sekolah Negarawan agar pembuat kebijakan memahami betul esensi keadilan fiskal. Aparatur negara harus dilatih memiliki sensitivitas terhadap penderitaan rakyat. Selain itu, Partai X menuntut transparansi APBN, termasuk audit terbuka atas efisiensi yang diklaim pemerintah. Rakyat perlu tahu, efisiensi ini memotong bagian siapa subsidi pangan atau perjalanan dinas?
“Kalau benar efisiensi demi rakyat, mestinya kita lihat anggaran komunikasi pemerintah dipangkas, anggaran konsumsi rapat ditekan, bukan justru dikurangi jatah rakyat seperti pupuk, pendidikan, dan pelayanan kesehatan,” kata Prayogi.
Sebagai partai yang berpijak pada keberpihakan kepada rakyat, Partai X menilai efisiensi harus diarahkan untuk memperluas akses layanan dasar. Efisiensi anggaran bukan berarti pelayanan publik dikurangi, tapi justru ditata ulang agar manfaatnya lebih besar bagi yang paling membutuhkan. Rakyat tidak butuh birokrasi yang irit di atas kertas tapi tetap gemuk di praktiknya.
Partai X menyerukan agar efisiensi di masa Prabowo tidak berhenti pada angka survei dan instruksi, tapi disertai restrukturisasi belanja negara yang berorientasi pada keadilan sosial dan efektivitas program publik. Anggaran rakyat adalah amanat konstitusi, bukan hak prerogatif kekuasaan.
