beritax.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengakui 45 persen program bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran. Ia menegaskan pemerintah akan memperbaiki sistem dengan digitalisasi berbasis kecerdasan buatan melalui GovTech.
Gus Ipul mengajak masyarakat aktif memperbarui data, tidak sekadar mengeluh atau memprotes kesalahan penyaluran. Sistem baru memungkinkan warga mendaftarkan diri, mengusulkan orang lain, bahkan menyanggah penerima yang dianggap tidak layak.
Namun, fakta bahwa hampir separuh bansos salah sasaran menunjukkan lemahnya integritas pendataan dan lemahnya pengawasan negara.
Kritik Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan tugas negara ada tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Digitalisasi tanpa integritas hanyalah ilusi modern. Teknologi bukan jawaban jika moral penyelenggara tidak dibenahi,” tegasnya. Ia menilai negara gagal menjaga akurasi data penerima bansos. Akibatnya, rakyat miskin yang berhak justru terabaikan.
Prayogi mengingatkan, bansos adalah hak rakyat miskin, bukan alat kekuasaan atau proyek teknologi. Negara wajib hadir memastikan keadilan distribusi.
Prinsip Partai X
Partai X berpandangan bahwa negara tidak boleh absen dalam urusan kebutuhan dasar rakyat. Bansos bukan sekadar program, melainkan perwujudan tanggung jawab negara kepada warganya.
Prinsip Partai X menolak manipulasi data untuk kepentingan pejabat. Negara tidak boleh menukar penderitaan rakyat dengan jargon digitalisasi. Keadilan sosial hanya terwujud bila kebijakan berpihak pada yang lemah.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan solusi konkret. Pertama, membangun sistem bansos berbasis partisipasi rakyat dengan mekanisme kontrol publik yang transparan. Kedua, membentuk lembaga independen untuk audit data penerima bansos secara berkala.
Ketiga, memperkuat fungsi pengawasan DPR dan lembaga masyarakat sipil terhadap program bantuan sosial. Keempat, mengedepankan integritas penyelenggara dengan sanksi tegas bagi pejabat yang menyalahgunakan wewenang.
Selain itu, pendidikan politik rakyat harus diperkuat. Masyarakat harus memahami bahwa bansos bukan hadiah, melainkan hak konstitusional.
Partai X menegaskan, digitalisasi hanya bermanfaat jika dibangun di atas fondasi integritas. Tanpa itu, teknologi hanya memperindah kesalahan. Negara wajib melayani rakyat miskin dengan keadilan, bukan mempermainkan data demi kepentingan.
