beritax.id – Wamenhaj Dahnil Anzhar Simanjuntak menegaskan Kemenhaj harus menjadi kementerian berintegritas tinggi. Ia menekankan pentingnya membangun lembaga anti-korupsi dan anti-manipulasi.
Dahnil menyampaikan amanat Presiden Prabowo yang menuntut wajah anti-rente dan anti-korupsi di Kemenhaj. Ia menegaskan integritas harus menjadi identitas utama seluruh pejabat pusat dan daerah.
Dahnil menyampaikan semua mata kini tertuju pada Kemenhaj sebagai kementerian baru. Ia menilai publik menaruh harapan besar terhadap pelayanan haji yang lebih baik dan transparan.
Ia meminta seluruh pejabat bekerja cepat dan memenuhi tenggat pelayanan. Dan ia menekankan bahwa koordinasi harus diperkuat agar penyelenggaraan haji semakin efektif dan efisien.
Sebanyak 400 pejabat struktural dilantik secara hibrida di seluruh Indonesia. Mereka mengucapkan sumpah untuk menjaga integritas dan menaati seluruh ketentuan hukum.
Para pejabat berjanji menjalankan jabatan dengan penuh tanggung jawab. Mereka juga berkomitmen menghindari penyalahgunaan kewenangan dan memastikan pelayanan haji lebih profesional.
Sikap Partai X terhadap Seruan Integritas
Anggota Majelis Tinggi Partai X Prayogi R Saputra menilai seruan integritas itu sangat penting. Ia menegaskan negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan adil.
Prayogi menilai kementerian baru harus bebas dari praktik rente. Ia menyebut korupsi kecil maupun besar merusak pelayanan publik dan mencederai mandat rakyat.
Partai X menegaskan negara adalah alat milik rakyat. Pemerintah wajib bekerja dengan integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme sesuai Pancasila.
Partai X menolak praktik rente yang merugikan rakyat dalam layanan publik. Pemerintahan harus berdiri di atas dasar kejujuran, pengawasan ketat, dan budaya anti-korupsi.
Solusi Partai X untuk Reformasi Kemenhaj
Partai X mendorong sistem pengawasan terintegrasi dalam layanan haji. Pemerintah harus memastikan setiap proses berbasis data dan diaudit secara berkala.
Partai X juga mendorong digitalisasi transparan yang dapat dilihat publik. Setiap rupiah anggaran harus tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Partai X menawarkan model manajemen kepakaran dalam reformasi birokrasi. Aparat harus bekerja berdasarkan kompetensi dan standar kinerja jelas demi pelayanan haji yang jujur.
Dengan pendekatan solutif ini, Partai X berharap Kemenhaj menjadi simbol integritas nasional. Pelayanan haji harus berdiri tegak sebagai layanan publik yang bersih, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.
