beritax.id — Upaya memperluas akses pendidikan di Indonesia mendapat dorongan baru setelah Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menegaskan komitmennya mewujudkan Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun di Trenggalek, Jawa Timur. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan angka putus sekolah hingga nol persen dan menjamin kesetaraan pendidikan bagi seluruh anak bangsa.
“Hari ini kami menyosialisasikan Wajar 13 Tahun dan wajib belajar pra-SD bagi anak usia dini,” ujar Novita, Selasa (8/10/2025). Ia juga menyalurkan 2.000 beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa di 14 kecamatan sebagai bagian dari program dukungan agar anak-anak tidak lagi berhenti sekolah.
Partai X: Negara Harus Hadir dengan Kebijakan yang Berpihak
Menanggapi langkah tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh berhenti pada seremoni program. “Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Pendidikan masuk dalam ketiganya sekaligus,” ujarnya.
Menurut Prayogi, kebijakan wajib belajar hanya akan efektif jika disertai pembiayaan penuh dari negara, bukan beban tambahan bagi orang tua. “Kalau biaya masih ditanggung rakyat, itu bukan wajib belajar, tapi wajib bayar,” tegasnya.
Pendidikan Harus Disertai Gizi dan Kesehatan yang Layak
Partai X menilai bahwa memperluas masa wajib belajar harus diiringi peningkatan gizi dan kesehatan anak, terutama di wilayah pedesaan. Anak-anak yang lapar, kata Prayogi, tidak bisa belajar dengan baik, meskipun sekolah dibuka selebar-lebarnya.
“Wajar 13 tahun itu bagus, tapi tanpa gizi cukup, anak-anak kita hanya hadir di kelas tanpa masa depan,” ujarnya. Partai X menegaskan bahwa pembangunan manusia tidak bisa dipisah dari kesehatan dan kesejahteraan keluarga.
Prinsip Partai X: Pendidikan Adil, Inklusif, dan Berkelanjutan
Berdasarkan prinsip Partai X dalam pembangunan nasional, pendidikan adalah alat pemerataan sosial yang harus bebas dari diskriminasi ekonomi. Negara wajib memastikan setiap anak dari desa hingga kota mendapat akses belajar yang layak, guru yang sejahtera, dan lingkungan belajar yang aman.
Partai X menekankan tiga prinsip utama:
- Akses merata tanpa biaya, termasuk transportasi dan perlengkapan belajar.
- Pendidikan yang relevan dengan dunia kerja dan moral bangsa.
- Pelibatan keluarga dan masyarakat sebagai mitra utama sekolah.
Solusi Partai X: Integrasi Pendidikan dan Kesejahteraan
Sebagai solusi konkret, Partai X mengusulkan:
- Subsidi penuh pendidikan dasar hingga menengah atas dengan sistem anggaran transparan berbasis data penerima manfaat.
- Program “Sekolah Sehat” nasional yang memastikan siswa menerima sarapan bergizi dan pemeriksaan kesehatan rutin.
- Digitalisasi sistem bantuan pendidikan untuk menghindari potongan, penyimpangan, dan tumpang tindih data beasiswa.
- Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik agar fokus pada pengajaran, bukan urusan administratif.
- Kurikulum berbasis karakter dan keterampilan lokal, yang mendorong anak mencintai tanah air sekaligus siap menghadapi dunia modern.
Prayogi menegaskan, pendidikan bukan hadiah dari pemerintah, melainkan hak rakyat yang wajib dijamin negara. “Kalau pemerintah serius, wujudkan pendidikan gratis, bergizi, dan bermartabat. Jangan hanya angka, tapi manusia yang tumbuh,” tutupnya.
