beritax.id — Wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD kembali mengemuka setelah disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan mendapat respons Presiden Prabowo Subianto. Menyusul hal itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya akan mengkaji secara mendalam usulan tersebut, dengan mempertimbangkan aspirasi publik serta konstitusi.
Hasto menegaskan bahwa sistem pemilihan, baik langsung oleh rakyat maupun melalui DPRD, memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun yang terpenting, menurutnya, adalah memastikan pemimpin daerah mampu menghasilkan keputusan untuk pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pemberantasan ketidakadilan.
Wacana Pemilihan DPRD: Antara Efisiensi dan Demokrasi
Usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD muncul sebagai jawaban atas tingginya biaya pemerintahan dalam Pilkada langsung. Presiden Prabowo menyebut bahwa model pemilihan langsung sering menjerat kepala daerah pada biaya kampanye besar yang berpotensi membangun praktik korupsi.
PDIP, menurut Hasto, memahami alasan tersebut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemilihan langsung memberi legitimasi kuat dari rakyat. Sehingga perubahan mekanisme harus memperhatikan amanat konstitusi yang menyebut kepala daerah dipilih secara demokratis.
Partai X: Kebijakan Tidak Boleh Sekadar Soal Biaya
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa perubahan sistem pemilihan tidak boleh didasarkan pada kepentingan jangka pendek atau keluhan biaya semata.
“Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika sistem diubah, ukurannya bukan efisiensi penguasa, melainkan kebermanfaatan untuk rakyat,” tegasnya.
Dalam prinsip Partai X, negara tidak boleh menjauh dari rakyat. Pemilihan pemimpin daerah adalah salah satu titik koneksi terpenting antara negara dan warga.
Risiko Sistem Pemilihan DPRD Menurut Partai X
- Berpotensi mengurangi kedaulatan rakyat, karena keputusan berada di tangan pejabat lokal.
- Rawan transaksi, terutama di DPRD yang strukturnya kecil dan mudah dipengaruhi kepentingan tertentu.
- Bisa memperkuat oligarki lokal, bukan memperbaiki tata kelola daerah.
Partai X menilai bahwa alasan efisiensi biaya tidak boleh mengorbankan ruang partisipasi rakyat yang sudah mapan dalam Pilkada langsung.
Prinsip Partai X: Demokrasi Harus Mendekatkan Negara pada Rakyat
Merujuk pada prinsip inti Partai X dalam dokumen resmi:
- Demokrasi harus berpihak pada rakyat banyak, bukan penguasa.
- Kedaulatan rakyat adalah fondasi penyembuhan bangsa, sehingga mekanisme pemilihan harus menjaga hubungan langsung antara rakyat dan negara.
- Setiap kebijakan harus berbasis kepakaran, riset, dan manfaat jangka panjang, bukan reaksi sesaat terhadap persoalan biaya.
Prayogi menilai bahwa sebelum mengubah sistem, pemerintah perlu menjawab persoalan mendasar mengapa biaya Pilkada mahal? Apakah penegakan hukum terhadap kekuasaan uang sudah kuat? Apakah sistem partai sudah transparan?
Solusi Partai X: Reformasi Tanpa Mengorbankan Suara Rakyat
1. Perbaikan Pendanaan
Negara perlu menata ulang skema pendanaan agar tidak membebani kandidat dan mengurangi risiko korupsi.
2. Transparansi Kampanye dan Pengawasan Ketat
Perkuat Bawaslu dan KPK untuk mengawasi kekuasaan uang serta pembiayaan kampanye.
3. Digitalisasi Tahapan Pilkada
Memangkas ongkos melalui sistem administrasi digital dan kampanye berbasis platform publik.
4. Evaluasi Menyeluruh Sebelum Merubah Sistem
Partai X menegaskan perubahan mekanisme Pilkada harus melalui kajian akademik, uji publik, dan audit kepentingan agar tidak menjadi “jalan pintas” pejabat.
Penutup: Partai X Minta Pemerintah Tidak Tergesa
Partai X meminta agar wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak diputuskan terburu-buru. Perubahan sistem pemerintahan harus bersandar pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan pejabat atau kenyamanan birokrasi.
Prayogi menutup dengan pernyataan tegas:
“Setiap perubahan sistem pemilihan harus menjawab satu pertanyaan: apakah rakyat diuntungkan, atau malah dipinggirkan? Jika rakyat dirugikan, Partai X akan berdiri paling depan untuk menolak.”
