beritax.id – Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin menyebut pengelolaan sumur minyak rakyat oleh UMKM dan BUMD harus diprioritaskan. Menurutnya, langkah ini bisa memperkuat ketahanan energi sekaligus membuka ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Mukhtarudin mengungkapkan bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan ada sekitar 30.000 sumur minyak rakyat tersebar di Sumatera Selatan, Jambi, hingga Jawa Tengah. Potensi tambahan produksi disebut bisa mencapai 100.000 barel per hari.
“Optimalisasi sumur rakyat langkah konkret kurangi impor minyak mentah dan kuatkan ekonomi kerakyatan,” ujar Mukhtarudin.
Ia menambahkan bahwa program ini harus melibatkan UMKM, koperasi, dan BUMD untuk menciptakan efek ganda ekonomi di daerah. Bahkan, setiap 1.000 sumur dikelola bisa membuka hingga 2.000 lapangan kerja baru.
Partai X: Jangan Lempar Beban Tanpa Infrastruktur dan Perlindungan
Menanggapi program tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute Prayogi R Saputra menyampaikan kritik tegas. Menurutnya, wacana pengelolaan sumur oleh UMKM dan BUMD justru menunjukkan lemahnya komitmen negara dalam membangun ketahanan energi berbasis rakyat.
“Kalau negara serius bantu rakyat, bukan dilempar tanggung jawab besar tanpa fasilitas, pendampingan, dan perlindungan,” tegas Prayogi.
Ia mengingatkan bahwa tugas negara ada tiga, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat, bukan sebaliknya. Menurutnya, saat ini negara justru terlihat cuci tangan dari beban eksploitasi energi yang semestinya ditangani lembaga negara secara profesional.
Partai X berpandangan bahwa energi adalah hak dasar rakyat yang tidak boleh dimonopoli oleh korporasi besar. Dalam dokumen prinsip Partai X, negara harus mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat dengan tata kelola yang efektif, efisien, dan transparan.
“Pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat untuk menciptakan kesejahteraan bersama, bukan mencari jalan pintas,” ungkap Prayogi.
Solusi Partai X: Bina, Lindungi, dan Audit Energi Kerakyatan
Partai X mengusulkan agar pemerintah tidak sekadar melempar sumur minyak ke rakyat tanpa peta jalan yang jelas. Sebagai solusi konkret, Partai X menawarkan:
- Penyusunan roadmap energi kerakyatan yang berbasis data, teknologi, dan kebutuhan lokal.
- Pendampingan dan pelatihan teknis terhadap UMKM dan BUMD agar mampu mengelola sumur dengan standar keselamatan.
- Penguatan peran Kementerian ESDM dan pemerintah daerah dalam memberi insentif dan perlindungan lingkungan.
- Penetapan skema pembiayaan yang mudah, adil, dan bebas rente bagi pelaku ekonomi.
- Audit independen dan transparansi setiap skema kerja sama energi agar rakyat tidak dijadikan tameng komersialisasi.
“Jangan sampai UMKM dijadikan bumper dari gagalnya negara mewujudkan ketahanan energi. Negara harus hadir, bukan sekadar menonton,” tutup Prayogi.
