beritax.id – Sejumlah warga di Gorontalo memilih mengungsi ke daerah perbukitan setelah mendengar kabar potensi tsunami. Peringatan tsunami muncul sebagai dampak gempa magnitudo 8,7 di Laut Kamchatka, Rusia, pada Rabu (30/7).
Salah satu pengungsi warga gorontalo, Pradtiya Mantulangi, mengatakan mereka panik dan segera mengungsi ke bukit bersama dua keluarga lainnya. Total sepuluh orang termasuk tiga anak mengungsi sejak siang hari dan membawa logistik serta tungku untuk memasak.
“Kami tidak ingin ambil risiko. Begitu mendengar kabar tsunami, kami langsung mengungsi,” ujarnya kepada media.
Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengakhiri peringatan dini tsunami pada malam harinya. Wilayah yang sebelumnya berstatus waspada antara lain Gorontalo, Manokwari, Jayapura, hingga Halmahera Utara. BMKG menyatakan catatan marigram di seluruh Indonesia menunjukkan pola yang mengecil, menandakan energi tsunami telah mereda.
Partai X: Negara Harus Lindungi Warga Bukan Biarkan Mereka Mengungsi Sendiri
Menanggapi situasi ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengkritik lemahnya kesiapsiagaan pemerintah daerah. Menurutnya, pengungsi yang membawa logistik dan tungku menunjukkan negara absen dalam tanggap darurat bencana.
“Rakyat tidak bisa terus-menerus bertahan sendiri saat bencana datang. Negara harus turun langsung dan siaga,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil dan tanggap.
Partai X menegaskan bahwa sistem peringatan bencana harus diikuti dengan tindakan nyata, bukan sekadar bunyi alarm. Prinsip perlindungan sosial dan mitigasi risiko bencana harus tertanam dalam kebijakan, anggaran, dan kesiapan aparat negara.
Negara yang adil tidak membiarkan rakyatnya hidup dalam ketakutan dan membuat keputusan hidup-mati tanpa pendampingan resmi.
Solusi Partai X: Reformasi Sistem Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas
Partai X mengusulkan pembentukan Desa Siaga Bencana yang terintegrasi dalam sistem perlindungan sosial nasional. BMKG, BNPB, dan dinas sosial harus punya protokol respons cepat untuk mengawal warga sejak peringatan bencana diumumkan.
Sistem peringatan harus dibarengi dengan jalur evakuasi jelas, titik kumpul aman, dan logistik darurat di tiap desa rawan. Partai X juga menuntut audit kesiapan bencana di seluruh wilayah pesisir yang masuk peta risiko tsunami nasional.
Bagi Partai X, sistem peringatan tsunami harus menyelamatkan, bukan sekadar menyampaikan ancaman. Negara wajib hadir sejak detik pertama peringatan muncul hingga warga benar-benar kembali ke rumah dengan selamat.
Rakyat butuh jaminan bahwa mereka tidak sendirian menghadapi bencana, dan itulah fungsi utama sebuah pemerintahan.
