beritax.id – Menjelang bulan Ramadan 2025, Perum Bulog memastikan ketersediaan stok beras nasional dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, transparansi data dan efektivitas operasi pasar yang dilakukan Bulog masih menjadi sorotan. Rinto Setiyawan, anggota Majelis Tinggi Partai X, menegaskan bahwa prinsip transparansi dan keadilan sosial harus menjadi prioritas dalam pengelolaan stok beras dan operasi pasar.
“Ketersediaan stok nasional dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya hingga akhir Ramadan 2025,” kata Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto, dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (2/3/2025).
Bulog memiliki stok beras sekitar 1,9 juta ton, terdiri dari cadangan beras pemerintah (CBP) dan hasil pembelian gabah dari petani domestik.
Transparansi Data Stok Beras
Meskipun Bulog mengklaim stok beras nasional aman, Rinto Setiyawan mempertanyakan transparansi data stok tersebut. “Data stok beras harus disampaikan secara terbuka dan detail kepada publik.
Masyarakat berhak tahu bagaimana distribusi stok ini dilakukan, apakah merata di seluruh daerah atau hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu,” ujar Rinto.
Ia menambahkan bahwa Partai X selalu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan publik. “Tanpa transparansi, sulit bagi masyarakat untuk percaya bahwa stok beras benar-benar aman dan siap didistribusikan,” tegasnya.
Efektivitas Operasi Pasar untuk Stok Beras
Bulog juga menggelar operasi pasar pangan murah di sejumlah daerah untuk menjaga kestabilan harga beras dan bahan pokok lainnya selama Ramadan. Namun, efektivitas operasi pasar ini dipertanyakan.
Operasi pasar harus benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerah terpencil dan wilayah mengalami lonjakan harga,” kata Rinto.
Operasi pasar yang efektif harus memberikan dampak nyata, menstabilkan harga beras, dan memastikan masyarakat mendapatkan beras terjangkau, bukan sekadar simbolis. “Partai X mendorong agar operasi pasar dilakukan dengan pengawasan ketat untuk menghindari penyimpangan atau penyelewengan,” tambahnya.
Prinsip Partai X: Keadilan Sosial dan Perlindungan Rakyat
Rinto Setiyawan menjelaskan bahwa Partai X selalu mengedepankan prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. “Kebijakan pengelolaan stok beras dan operasi pasar harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, baik petani maupun konsumen,” ujarnya.
IIa menyerukan agar Bulog memastikan harga pembelian gabah petani sesuai HPP Rp6.500 per kilogram, sehingga mendukung petani dan ketahanan pangan. “Petani harus mendapatkan harga yang adil untuk hasil panen mereka. Ini adalah bentuk keadilan sosial yang harus diwujudkan,” tegas Rinto.
Koordinasi dengan Pemerintah Daerah
Bulog menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Pos Indonesia, ID Food, dan BUMN terkait lainnya untuk memperluas jangkauan penyaluran bahan pangan. Namun, Rinto mempertanyakan efektivitas koordinasi ini. “Apakah semua pemerintah daerah memiliki kapasitas yang sama untuk mendukung program ini? Koordinasi harus dilakukan dengan baik agar tidak ada daerah yang tertinggal,” ujarnya.
Monitoring dan Evaluasi
Rinto juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi yang ketat terhadap program Bulog. “Tanpa monitoring yang baik, sulit untuk memastikan bahwa stok beras benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak disalahgunakan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa Partai X akan terus mengawasi pelaksanaan program Bulog untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. “Kami akan terus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil Bulog,” ujarnya.
Kesimpulan
Mengusung prinsip transparansi dan keadilan sosial, Partai X berharap Bulog menjamin stok beras nasional aman serta memastikan operasi pasar lancar.. “Kami berharap Bulog dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam menjaga ketahanan pangan nasional, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini,” tutup Rinto Setiyawan.
