beritax.id – Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Tonny Harjono mengungkapkan perekrutan warga lokal untuk mengoperasikan dapur MBG di berbagai daerah. Tujuannya adalah membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran sekaligus mendukung distribusi program Makan Bergizi Gratis. Hingga kini, sepuluh dapur MBG telah beroperasi, masing-masing melibatkan 50 tenaga kerja. Jumlah ini mencakup unsur tenaga lokal yang diseleksi secara terbuka.
Tonny menyampaikan, antusiasme warga tinggi untuk ikut bekerja. Di Makassar, misalnya, terdapat 100 pelamar untuk satu dapur MBG. Ia juga menargetkan 100 dapur MBG rampung pada akhir tahun 2025, termasuk di wilayah 3T. Namun belum jelas bagaimana standar pelatihan, pemantauan anggaran, dan transparansi proses seleksi disampaikan ke publik.
Distribusi Harus Profesional, Bukan Instruksi Semata
Menanggapi hal itu, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, mengingatkan bahwa negara tak bisa hanya mengandalkan pendekatan instruktif dan sporadis. Program sebesar MBG yang digulirkan dengan anggaran triliunan rupiah mesti ditopang desain kebijakan yang profesional, transparan, dan berorientasi pelayanan publik.
Menurutnya, perekrutan yang tak berbasis sistem terbuka dan akuntabel justru rawan disusupi kepentingan penguasa lokal. “Negara punya tiga tugas yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Kalau program MBG hanya jadi alat akomodasi kekuasaan, itu pengkhianatan,” tegas Prayogi.
Partai X menekankan bahwa negara adalah entitas yang harus menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat secara efektif, efisien, dan transparan. Dalam pandangan Partai X, pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan, bukan pemilik kekuasaan absolut. Oleh karena itu, program MBG yang menggunakan dana rakyat wajib dijalankan dengan prinsip keterbukaan, bukan loyalitas pada institusi vertikal tertentu.
Selain itu, kesejahteraan menurut Partai X berarti pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan terpenuhi layak. MBG hanya bagian kecil dari indikator tersebut, bukan satu-satunya alat ukur keberhasilan negara.
Solusi Partai X: Reformasi Manajemen Layanan Sosial
Partai X menawarkan tiga solusi utama:
- Bangun Sistem Nasional Pelayanan Sosial Berbasis Data. Rekrutmen dan distribusi MBG harus berbasis big data yang terintegrasi secara digital dan dapat diakses publik.
- Lembagakan Pengawasan Partisipatif. Libatkan organisasi masyarakat sipil dan akademisi dalam pengawasan dapur MBG agar distribusi tepat sasaran.
- Pendidikan Kewargaan dan Pelatihan Gizi. Warga lokal yang direkrut harus mengikuti pelatihan gizi dan pelayanan publik, bukan hanya terpilih karena kedekatan kekuasaan.
Prayogi menegaskan, “MBG adalah hak rakyat, bukan hadiah dari negara. Jangan dirusak hanya karena ingin mengejar citra menjelang kontestasi.”
