beritax.id – Polemik pelonggaran tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto terus menuai kritik dari berbagai kalangan. Salah satu kritik datang dari pengamat otomotif Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Pasaribu, yang menilai relaksasi TKDN berdampak ganda.
Ia menyatakan bahwa pelonggaran tersebut dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan akses terhadap teknologi canggih di sektor otomotif. Namun, Yannes juga menegaskan adanya risiko besar yang dapat mengancam keberlangsungan pelaku industri lokal.
Selama ini, banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi pemasok komponen otomotif untuk kendaraan buatan dalam negeri. Mereka memproduksi bagian penting seperti knalpot, sistem rem, bodi logam, hingga interior kendaraan.
Jika batas minimal TKDN dilonggarkan, maka banjir produk impor tak terelakkan. Pelaku kecil tak akan sanggup bersaing baik dari segi harga maupun mutu. “Akhirnya, pesanan untuk pelaku lokal akan turun drastis dan memicu pemutusan hubungan kerja,” kata Yannes.
Partai X: Pemerintah Jangan Terlalu Cepat Kendurkan Perlindungan Domestik
Menanggapi polemik ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, memberi peringatan tegas. “Kalau UMKM terpinggirkan, industri lokal bisa ambruk diam-diam. Ini berbahaya bagi kemandirian ekonomi,” ujarnya.
Prayogi menekankan, tugas pemerintah itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Melonggarkan TKDN tanpa peta jalan yang jelas akan mengorbankan pelaku lokal yang belum siap bersaing secara global.
Partai X menilai bahwa relaksasi TKDN yang tidak mempertimbangkan daya saing industri kecil adalah bentuk ketidaksiapan kebijakan. Negara harus menjadi pelindung dan pengatur mekanisme pasar agar tidak timpang.
Menurut prinsip Partai X, pemerintah harus menjalankan kewenangan secara efektif dan efisien demi terwujudnya keadilan. Keputusan ekonomi tak boleh sekadar melihat peluang dagang, tapi harus menjaga kelangsungan pelaku produksi lokal.
Partai X: Pemerintah Harus Bertindak sebagai Katalis, Bukan Penonton
Prayogi menyoroti bahwa selama ini UMKM otomotif menyerap banyak tenaga kerja. “Ketika pesanan hilang, PHK massal bukan isu, tapi kenyataan yang tinggal menunggu waktu,” ujarnya. Negara tidak boleh hanya mengandalkan angka pertumbuhan, tapi harus menjamin distribusi manfaat.
Partai X mendorong agar pemerintah menyusun strategi mitigasi sebelum melonggarkan TKDN. Strategi itu harus melibatkan perlindungan sementara bagi UMKM, akses modal, peningkatan kualitas produksi, dan pasar prioritas.
Dalam konteks ini, Partai X kembali menekankan bahwa negara adalah entitas yang dibangun untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan rakyat. Maka, pelonggaran TKDN tak boleh dilakukan tanpa penilaian dampak menyeluruh.
