beritax.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah berkomitmen memperjuangkan hak rakyat atas rumah layak. Ia menyebut rumah bukan hanya kebutuhan pokok, tetapi juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Target pemerintah sangat tinggi, yakni pembangunan tiga juta rumah rakyat dalam beberapa tahun mendatang. Prabowo menekankan pembangunan rumah harus sejalan dengan ketahanan pangan dan energi. Ia yakin program perumahan akan mendorong kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.
Pandangan Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menanggapi janji tersebut dengan nada kritis. Menurutnya, pembangunan rumah jangan hanya menjadi proyek ambisius tanpa memperhatikan hak rakyat. Rinto mengingatkan tugas negara itu tiga: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Ia menekankan pemerintah hanyalah pelayan, bukan pemilik negara. Rakyat adalah pemilik kedaulatan, sementara pejabat hanyalah pengelola amanat rakyat.
Partai X menegaskan politik adalah upaya dan bentuk perjuangan untuk mendapatkan dan menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat
Tujuannya jelas keadilan dan kesejahteraan rakyat, bukan keuntungan segelintir kelompok. Bagi Partai X, sejahtera berarti terpenuhinya sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan seluruh rakyat. Negara harus hadir bukan sekadar dengan angka target, melainkan dengan kebijakan yang menyentuh kebutuhan rakyat nyata. Rumah rakyat tidak boleh dijadikan komoditas atau proyek ekonomi jangka pendek.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan solusi berbasis prinsip kenegaraan. Pertama, pemerintah harus memisahkan kepentingan negara dari kepentingan proyek penguasa. Kebijakan perumahan harus transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat. Kedua, program rumah rakyat harus diawasi lembaga independen agar tidak menjadi ladang korupsi. Ketiga, perlu reformasi hukum perumahan untuk memastikan akses adil bagi pekerja informal, buruh, guru, hingga petani. Keempat, pemerintah wajib membuka ruang partisipasi masyarakat dalam setiap perencanaan perumahan. Dengan begitu, rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol keadilan sosial.
Partai X menilai komitmen pemerintah harus diukur dari tindakan, bukan sekadar retorika.
Rakyat membutuhkan rumah layak, bukan proyek ambisius yang mengabaikan hak dasar mereka. Rumah adalah hak, bukan hadiah. Jika negara serius, rakyat akan merasakan manfaat, bukan sekadar janji di panggung kekuasaan.
