beritax.id – Wamenhan Donny Ermawan Taufanto menegaskan pengembangan teknologi pertahanan merupakan kebutuhan mutlak bagi Indonesia hari ini. Ia menyampaikan ancaman modern kini meluas dari konflik konvensional hingga perang siber dan serangan drone.
Donny menjelaskan bahwa kesiapan pertahanan tidak cukup bertumpu pada jumlah personel TNI saja. Ia menekankan perlunya kekuatan yang berbasis teknologi agar negara mampu merespons ancaman secara cepat dan akurat.
Wamenhan memperkenalkan kebijakan prioritas Perisai Trisula Nusantara sebagai pilar pertahanan nasional. Kebijakan ini membangun integrasi matra darat, laut, dan udara dalam satu sistem komprehensif.
Modernisasi alutsista menjadi fokus utama untuk meningkatkan kapabilitas operasional TNI. Pemerintah ingin membangun sistem pertahanan yang adaptif terhadap ancaman masa depan.
Partai X Menyoroti Akuntabilitas Pengembangan
Ketua Umum Partai X Erick Karya mengingatkan kembali tugas negara. Negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara bertanggung jawab. Erick menilai pengembangan teknologi pertahanan harus transparan dan akuntabel. Rakyat wajib mengetahui arah penguatan pertahanan agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.
Partai X menilai pertahanan nasional tidak hanya soal alutsista canggih. Ketahanan sosial rakyat juga penting agar bangsa kuat menghadapi ancaman baru.
Prinsip Partai X
Partai X menegaskan bahwa negara harus bekerja sebagai entitas yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyat. Pemerintah bukan pemilik kekuasaan, melainkan pelayan rakyat yang wajib diawasi secara ketat. Lembaga negara harus menempatkan kepentingan publik sebagai dasar setiap kebijakan. Penguatan pertahanan harus sesuai etika dan konstitusi agar tidak menjauh dari tujuan bernegara. Prinsip ini memastikan rakyat tetap menjadi pemilik kedaulatan tertinggi.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan jalur reformasi yang memperkuat akuntabilitas sektor pertahanan. Negara harus membangun sistem audit publik terhadap proyek pertahanan untuk mencegah penyimpangan. Pemerintah wajib memperkuat kemandirian industri pertahanan melalui riset nasional dan kemitraan strategis. Pendidikan dan moral Pancasila perlu diterapkan pada seluruh aparat negara. Media negara harus digunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya integritas pertahanan. Semua solusi ini memastikan pembangunan pertahanan melindungi rakyat secara total.
