beritax.id – Kedaulatan fiskal Indonesia tergerus oleh kebijakan pajak global yang dipaksakan oleh lembaga internasional. Meskipun Indonesia berusaha memperbaiki sistem perpajakannya, banyak kebijakan yang justru menguntungkan negara-negara besar dan pemodal asing. Indonesia, sebagai negara berkembang, harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan lembaga-lembaga internasional lainnya. Akibatnya, kebijakan perpajakan dalam negeri tidak dapat sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan rakyat, dan pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan malah mengalir ke luar negeri.
Pengaruh Kebijakan Pajak Global Terhadap Indonesia
Kebijakan pajak global, seperti proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), semakin memperburuk kedaulatan fiskal Indonesia. Meskipun Indonesia bukan anggota penuh OECD, negara ini dipaksa untuk mematuhi standar yang ditetapkan oleh negara maju. Aturan BEPS dan pajak minimum global (Global Minimum Tax) membuat Indonesia harus menyesuaikan kebijakan perpajakannya untuk menghindari kerugian fiskal. Namun, hal ini sering kali merugikan kepentingan nasional Indonesia, yang harus menyesuaikan kebijakan pajaknya agar tidak tercoreng di dunia internasional.
Kehilangan Pendapatan dan Kesejahteraan Rakyat
Pemberian insentif pajak kepada perusahaan multinasional, seperti Tax Holiday dan pengurangan pajak, hanya menguntungkan pemodal asing. Sementara itu, rakyat Indonesia harus menanggung beban pajak konsumsi yang semakin tinggi, seperti PPN. Beban ini semakin memberatkan ekonomi masyarakat, yang sudah terhimpit oleh biaya hidup yang terus meningkat. Kebijakan pajak yang berpihak pada pemodal asing mengalihkan pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Sumber daya fiskal yang ada seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, namun justru terserap untuk mendanai kebijakan yang lebih menguntungkan investor asing.
Solusi: Mengembalikan Kedaulatan Fiskal dan Menyusun Kebijakan Pajak yang Berpihak pada Rakyat
Indonesia harus melakukan reformasi fiskal dengan mengurangi ketergantungan pada kebijakan pajak global. Salah satu langkah utama adalah memperkuat kedaulatan fiskal dengan mengevaluasi ulang partisipasi Indonesia dalam mekanisme global seperti BEPS. Pemerintah harus lebih mengutamakan kebijakan pajak yang adil bagi rakyat dan lebih berpihak pada pembangunan nasional. Penerapan pajak yang lebih progresif, seperti pajak kekayaan dan pendapatan, dapat mengurangi ketergantungan pada pajak konsumsi yang memberatkan masyarakat.
Membangun Sistem Perpajakan yang Mandiri dan Berkelanjutan
Pemerintah perlu berupaya untuk membangun sistem perpajakan yang lebih mandiri, yang tidak terikat oleh standar internasional yang merugikan. Membangun kebijakan pajak yang lebih berfokus pada sektor domestik dan memperluas basis pajak dapat memberikan kestabilan fiskal yang lebih baik. Selain itu, kebijakan pajak yang lebih progresif dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Reformasi dalam pengelolaan sumber daya fiskal ini akan memastikan bahwa pendapatan negara digunakan untuk kebutuhan rakyat, bukan untuk kepentingan pihak luar.
Kesimpulan
Kedaulatan fiskal Indonesia tergerus oleh kebijakan pajak global yang lebih menguntungkan pemodal asing. Indonesia perlu melakukan reformasi pajak yang lebih berpihak pada rakyat dan pembangunan nasional. Dengan mengurangi ketergantungan pada kebijakan pajak internasional dan membangun sistem perpajakan yang mandiri, Indonesia dapat memperkuat kedaulatan fiskalnya. Reformasi ini akan memastikan bahwa pendapatan negara digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan bukan untuk memenuhi tuntutan internasional yang merugikan.
