beritax.id – Pengamat ekonomi dari Undiknas Bali, Ida Bagus Raka Suardana, menyebut pentingnya subsidi distribusi di tingkat produsen. Kebijakan ini dinilai mampu menekan biaya logistik dan menjaga kestabilan harga beras di masyarakat.
“Subsidi distribusi dan operasi pasar bisa jadi solusi jangka pendek agar harga tetap terkendali,” kata Raka di Denpasar. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antar daerah produsen dan konsumen beras untuk menjaga pasokan dalam negeri.
Meski harga beras naik di pasar, nilai tambah bagi petani tetap rendah karena dominasi tengkulak dan struktur pasar panjang. Petani tetap menjual gabah murah, sementara beras dijual mahal di pasar kota.
Menurut Raka, perubahan pola tanam dan cuaca ekstrem juga turut memengaruhi produksi dan distribusi beras nasional. Ia menyebut spekulan turut memainkan peran dalam merusak keseimbangan pasokan dan permintaan.
Partai X: Pemerintah Gagal Melindungi Petani dari Rantai Ketimpangan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menegaskan pemerintah kembali gagal melindungi petani dari sistem distribusi yang eksploitatif. “Harga ditahan untuk rakyat, tapi hidup petani terus dihantam kerugian,” tegasnya.
Ia mengingatkan, tugas pemerintah bukan hanya menjaga harga murah, tapi menjamin keadilan dan kesejahteraan petani sebagai produsen utama. “Pemerintah harus melindungi, melayani, dan mengatur dengan adil,” kata Prayogi mengutip prinsip dasar konstitusi ekonomi.
Dalam pandangan Partai X, pemerintah pelayan rakyat wajib hadir secara efektif, efisien, dan transparan dalam membela kepentingan petani. Perekonomian seharusnya berjalan atas dasar kebersamaan dan keadilan, bukan kepentingan tengkulak dan distributor besar.
Partai X menolak pendekatan subsidi parsial jika tidak menyentuh akar masalah: ketimpangan kepemilikan, penguasaan pasar, dan distribusi hasil tani.
Solusi Partai X: Harus Hadir Menjamin Akses, Bukan Sekadar Intervensi Harga
Partai X menawarkan solusi menyeluruh demi keadilan pangan dan kesejahteraan petani. Pertama, wujudkan koperasi tani berbasis kepemilikan petani, bukan dikendalikan penguasa desa.
Kedua, pangkas rantai distribusi dengan membentuk pasar rakyat langsung yang dikontrol komunitas petani. Ketiga, pemerintah wajib membeli gabah dengan harga adil melalui Badan Pangan yang transparan dan non-partisan.
Keempat, berikan subsidi logistik hanya kepada produsen dan koperasi petani, bukan kepada distributor besar. Kelima, pemerintah wajib membuka akses lahan, benih unggul, dan teknologi kepada petani kecil.
Partai X menyatakan petani tidak butuh pengakuan, tapi butuh sistem ekonomi yang adil dan berpihak kepada mereka. “Selama petani masih jadi objek pasar, bukan subjek produksi, maka pemerintah sedang gagal total,” tegas Prayogi.
Ia menutup pernyataan dengan mengajak seluruh elemen bangsa untuk berhenti memanipulasi harga, dan mulai membela hidup petani. Pemerintah yang berdaulat pangan hanya bisa dibangun dari desa yang kuat dan petani yang sejahtera.
