beritax.id – Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp24,44 triliun untuk lima paket stimulus selama libur sekolah. Kebijakan ini meliputi diskon transportasi, bantuan sosial, subsidi upah, dan diskon tarif tol. Namun, menurut Ekonom INDEF Esther Sri Astuti, bantuan ini hanya menyentuh lapisan bawah, tidak menjangkau kelas menengah yang justru menopang konsumsi nasional. Pemerintah dinilai abai terhadap kelompok ini yang sedang terdampak tekanan ekonomi.
Esther menilai, stimulus berupa subsidi Rp150.000–Rp300.000 per bulan tidak cukup menggerakkan daya beli. “Kelas menengah tidak mendapatkan bantuan, padahal beban ekonomi mereka justru meningkat,” ujarnya. Pemerintah tampak lebih fokus menyelamatkan citra daripada mendistribusikan kebijakan yang adil.
Ketimpangan Dalam Distribusi Stimulus
Partai X menilai alokasi stimulus Rp24 triliun tanpa menyasar kelas menengah merupakan cermin dari bias kebijakan anggaran. Ketika kelas bawah diberikan bantuan, dan kelas atas mendapat perlindungan modal, kelas menengah justru ditinggalkan sendirian. Dalam situasi ketidakpastian ekonomi, pemerintah seharusnya menjaga fondasi konsumsi domestik yang ditopang kelas menengah.
“Kelas menengah hari ini diperas dari segala sisi naiknya biaya pendidikan, kesehatan, dan inflasi bahan pokok. Lalu stimulusnya ke mana? Tidak ada,” tegas Prayogi R Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute. Ia menambahkan, kebijakan ekonomi jangan hanya mengejar viralitas, tetapi wajib menjawab realitas.
Tugas Pemerintah Tak Boleh Ditinggalkan
Partai X mengingatkan, tugas pemerintah itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam logika Partai X, pemerintah adalah sopir dari bus bernama negara, bukan pemiliknya. Ketika pemerintah gagal mengatur sistem yang adil, maka rakyat akan merasa dikorbankan, bukan dilindungi. Kelas menengah yang selama ini patuh bayar pajak, kini justru tidak mendapat prioritas perlindungan.
Prinsip dan Solusi Menurut Partai X
Bagi Partai X, politik adalah upaya bentuk perjuangan untuk menjalankan kekuasaan secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan rakyat. Rakyat adalah pemilik kedaulatan, bukan objek eksperimen kebijakan.
Solusi dari Partai X atas problem ini adalah:
- Reformasi distribusi stimulus agar tidak hanya berbasis bansos, tetapi mencakup insentif konsumsi kelas menengah.
- Evaluasi mekanisme belanja negara dengan melibatkan sistem kepakaran seperti yang diperjuangkan dalam prinsip reformasi birokrasi Partai X.
- Perluasan kebijakan fiskal berbasis sektor produktif yang memberi ruang hidup pada UMKM kelas menengah, bukan hanya bantuan konsumtif.
- Pendidikan politik dan ekonomi berbasis Sekolah Negarawan, agar masyarakat memahami hak fiskal dan tidak hanya dilibatkan saat pemilu.
X-Institute sebagai pengelola Sekolah Negarawan telah menyusun program pendidikan kebangsaan yang bertujuan menanamkan nilai integritas, kebijaksanaan, dan kepemimpinan. Dalam krisis seperti sekarang, diperlukan negarawan, bukan sekadar pejabat yang menambal lubang dengan program jangka pendek. Solusi struktural membutuhkan pemimpin dengan visi, bukan hanya popularitas.
Partai X menolak paradigma kebijakan ekonomi yang memecah belah rakyat. Tidak boleh ada kelas yang dikorbankan, karena keadilan sosial adalah dasar dari republik ini. Jika kelas menengah terus dibiarkan, maka kelangsungan fiskal dan demokrasi akan mengalami keretakan serius. Pemerintah harus kembali pada prinsip utamanya: bekerja untuk seluruh rakyat, bukan hanya untuk satu segmen.
