beritax.id – Pemerintah resmi membentuk Koperasi Desa Merah Putih (KopDes Merah Putih) di 70.000 desa sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi desa dan menekan lonjakan harga pangan.
Program ini mendapat dukungan dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), yang menilai kebijakan ini bisa memotong rantai distribusi pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani kecil serta pedagang pasar.
“Jika implementasi ini tepat, koperasi ini bisa membantu kelompok tani dalam menekan biaya produksi dan mengurangi hambatan distribusi, sehingga harga pangan lebih stabil,” ujar Sekretaris Jenderal DPP Ikappi, Reynaldi Sarijowan, dalam keterangannya, Rabu (5/3/2025).
Namun, benarkah koperasi ini akan efektif dalam mengendalikan harga pangan, atau hanya menjadi proyek besar yang sulit diwujudkan?
Mekanisme Koperasi Desa Merah Putih: Bisakah Mengendalikan Harga?
Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai pusat ekonomi desa, yang berfungsi untuk menyimpan dan menyalurkan hasil pertanian masyarakat.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, pembentukan koperasi ini akan menggunakan dana desa. Hal ini juga didukung oleh pendanaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan skema cicilan selama tiga hingga lima tahun.
Satu desa diperkirakan akan mengeluarkan anggaran Rp3 miliar hingga Rp5 miliar, dengan dana desa Rp1 miliar per tahun. Jika diakumulasikan dalam lima tahun, desa dapat mengalokasikan dana hingga Rp5 miliar untuk koperasi ini..
Pemerintah juga menyebut bahwa sekitar 64.000 kelompok tani siap bermigrasi ke dalam sistem koperasi. Sehingga pola pertanian dan distribusi pangan di desa bisa lebih terintegrasi dan efisien.
Partai X: Program Bagus, Tapi Bisa Diwujudkan?
Menanggapi kebijakan ini, Prayogi R. Saputra, Direktur X-Institute sekaligus perwakilan Partai X, menilai bahwa pembentukan koperasi desa adalah langkah yang baik, tetapi harus didukung dengan eksekusi yang matang dan transparan.
“Kami menyambut baik pembentukan koperasi ini, tetapi pertanyaannya: apakah ini benar-benar akan membuat harga pangan lebih murah, atau hanya proyek besar yang sulit diwujudkan?” ujar Prayogi dalam keterangannya, Rabu (5/3/2025).
Menurut Prinsip Partai X, kebijakan ekonomi harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Kami ingin melihat transparansi dalam implementasi program ini. Jangan sampai ini hanya proyek pencitraan, sementara harga pangan tetap tinggi dan rakyat tetap kesulitan membeli kebutuhan pokok,” tegas Prayogi.
Kesimpulan: Koperasi Harus Dijalankan dengan Transparan dan Tepat Sasaran
Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi solusi bagi ketahanan pangan nasional, tetapi keberhasilannya akan sangat bergantung pada pengelolaan yang efektif, transparansi penggunaan dana, dan kesiapan petani serta pedagang untuk benar-benar memanfaatkan sistem ini.
Partai X menegaskan pemerintah harus pastikan koperasi berfungsi optimal, bukan hanya proyek menghabiskan anggaran tanpa dampak nyata.
“Kami akan terus mengawal program ini. Jangan sampai ini hanya menjadi kebijakan besar yang gagal di lapangan. Jika memang koperasi bisa membantu stabilisasi harga pangan, maka harus ada mekanisme yang jelas dan transparan dalam pelaksanaannya,” pungkas Prayogi.
