beritax.id – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan status darurat bencana nasional. Pemerintah menilai situasi lapangan masih dapat dikendalikan melalui koordinasi bersama pemerintah daerah.
Muzani mengatakan penanganan berjalan efektif berkat sinergi pemerintah pusat dan daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden juga mengarahkan PLN dan Pertamina untuk mempercepat pemulihan jaringan listrik dan pasokan bahan bakar.
Pandangan Kritis Partai X
Partai X mencermati penjelasan pemerintah dengan sikap kritis namun objektif. Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menegaskan tugas negara itu tiga, melindungi rakyat, melayani rakyat dan mengatur rakyat. Negara wajib menjamin keselamatan warga tanpa menunda langkah strategis.
Partai X menilai situasi bencana harus dievaluasi cepat agar tidak terjadi keterlambatan kebijakan. Penetapan status menjadi isu serius karena berkaitan dengan akses logistik dan komando nasional.
Analisis Situasi Bencana oleh Partai X
Partai X memandang banjir besar di Sumatera sebagai peringatan keras mengenai kesiapsiagaan negara. Koordinasi daerah membantu, namun skala dampak tetap membutuhkan telaah komprehensif.
Partai X menilai pemerintah perlu membuka data kerusakan dan kebutuhan mendesak secara transparan. Langkah ini penting agar keputusan Presiden tepat dan sesuai dinamika lapangan.
Prinsip Partai X dalam Kebijakan Kebencanaan
Prinsip Partai X menegaskan negara harus hadir melalui kebijakan cepat, adil, dan terukur. Keselamatan rakyat menjadi dasar setiap tindakan pemerintahan. Kebijakan harus mengutamakan solidaritas, keadilan, dan keberpihakan pada masyarakat paling terdampak.
Partai X menolak pendekatan birokratis yang menghambat respons. Negara wajib memastikan semua daerah mendapatkan perlindungan dan layanan setara.
Solusi Partai X untuk Penanganan Darurat
Pertama, pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi bencana di tiga provinsi.
Kedua, Partai X mendorong pembentukan pusat data terpadu untuk memetakan kebutuhan mendesak secara real-time.
Ketiga, pemerintah harus mempercepat distribusi logistik dan layanan dasar melalui mekanisme lintas lembaga.
Keempat, Presiden perlu mempertimbangkan status darurat nasional apabila eskalasi kerusakan meningkat dan melebihi kapasitas daerah.
Kelima, pengawasan publik harus diperkuat agar seluruh penanganan berjalan transparan dan akuntabel.
Dengan langkah solutif tersebut, Partai X menilai negara dapat memenuhi kewajibannya melindungi rakyat secara efektif dan cepat.
