beritax.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kesedihannya usai rumah pribadinya dijarah massa akhir pekan lalu. Ia menuturkan banyak yang hilang dalam peristiwa itu, termasuk rasa aman, kepastian hukum, hingga nilai perikemanusiaan. Bahkan, sebuah lukisan cat minyak bunga karyanya 17 tahun lalu raib dibawa penjarah. Sri Mulyani menyebut kehilangan itu bukan sekadar benda, tetapi simbol hilangnya rasa keadilan di tanah air.
Penjarahan rumah pejabat terjadi bersamaan dengan unjuk rasa besar yang berujung kerusuhan. Selain rumah Sri Mulyani, kediaman anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya juga menjadi sasaran massa. Sri Mulyani menegaskan, meski barang berharga hilang, yang lebih menyakitkan adalah hilangnya nyawa rakyat dalam tragedi tersebut. Nama-nama seperti Affan Kurniawan dan korban lain disebut sebagai bukti nyata bahwa tragedi kelam itu meninggalkan duka mendalam.
Kritik Partai X: Rakyat Jadi Korban Pertama
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa tugas negara itu sederhana: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, ironis ketika pejabat bersuara tentang hilangnya rasa aman, sementara rakyat sudah sejak lama kehilangan rasa itu tanpa pernah mendapat perlindungan nyata. Ia menilai negara gagal menghadirkan keadilan karena justru membiarkan rakyat menanggung kerugian dan trauma yang lebih besar dibanding para pejabat.
Partai X menegaskan prinsipnya bahwa negara terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintah. Pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat.
Karena itu, pejabat tidak boleh menempatkan diri sebagai pemilik negara, melainkan sebagai pelayan rakyat. Negara seharusnya tidak berjalan dengan logika “dari rakyat, oleh pejabat, untuk pejabat.”
Sebaliknya, rakyat adalah raja dan pemilik kedaulatan penuh, sedangkan pejabat hanyalah tenaga kerja yang bertugas melayani.
Solusi Partai X: Mengembalikan Negara ke Rakyat
Partai X menawarkan solusi konkret agar tragedi serupa tidak berulang. Pertama, reformasi hukum berbasis kepakaran untuk memastikan keadilan berpihak pada rakyat, bukan pejabat. Kedua, transformasi birokrasi digital untuk menutup celah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik. Ketiga, memaknai ulang Pancasila sebagai pedoman operasional nyata, bukan sekadar slogan. Keempat, melaksanakan Musyawarah Kenegarawanan Nasional dengan melibatkan kaum intelektual, agama, TNI/Polri, dan budaya guna merumuskan arah baru bangsa.
Partai X menegaskan, peristiwa penjarahan yang menimpa pejabat tidak boleh menutupi fakta bahwa rakyat jauh lebih menderita. Rakyat kehilangan pekerjaan, rumah, rasa aman, bahkan nyawa. Negara harus hadir nyata, bukan hanya meratapi hilangnya benda berharga. Rakyatlah pemilik sejati negara ini, dan tanpa keberpihakan penuh pada rakyat, bangsa ini akan terus terjebak dalam siklus krisis keadilan dan kemanusiaan.
