beritax.id – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera mencabut izin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang lalai. Ia menegaskan pentingnya kualitas dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG), bukan sekadar kuantitas penerima manfaat.
Pernyataannya disampaikan setelah muncul kasus keracunan anak-anak di Kupang, NTT, akibat menu MBG yang diduga tak layak konsumsi. Charles menyebut ini bukan sekadar error statistik. Ia menegaskan bahwa kesehatan anak-anak jauh lebih penting dibanding klaim keberhasilan proyek.
Dalam rapat bersama sebelumnya, DPR menegaskan BPOM harus dilibatkan aktif dalam pengawasan MBG. Hal itu sudah disepakati sebagai keputusan rapat resmi yang mengikat. Ia mengingatkan bahwa BGN harus menjamin keamanan makanan, bukan sekadar mempercepat distribusi angka.
Partai X: Negara Tak Boleh Lindungi Korporasi Abai
Menanggapi polemik tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, mengkritik keras pendekatan pemerintah. Menurutnya, tugas negara itu tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika negara melindungi perusahaan lalai, maka ia gagal menjalankan fungsinya.
Partai X menegaskan, siapa pun penyedia MBG yang lalai wajib dihentikan izin operasionalnya. Jangan beri tempat bagi perusahaan yang abai terhadap keselamatan generasi bangsa. Korporasi bukan pihak suci yang tak bisa disentuh hukum. Ketegasan negara tak boleh tumpul ke atas.
Solusi Partai X: Bangun Sistem MBG yang Aman dan Partisipatif
Partai X mendorong reformasi total terhadap program MBG agar selaras dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keselamatan publik. Pertama, proses pengadaan dan pengawasan MBG harus melibatkan komunitas lokal dan organisasi masyarakat sipil. Jangan hanya serahkan pada vendor swasta.
Kedua, negara wajib membentuk lembaga pengawasan publik khusus pangan anak yang melibatkan pakar gizi, orang tua, dan tenaga medis. Lembaga ini harus independen dari kepentingan pemerintahan dan bisnis.
Ketiga, sanksi terhadap pelanggar wajib ditegakkan tanpa kompromi. Cabut izin, proses pidana, dan ganti rugi wajib diberlakukan terhadap perusahaan lalai.
Prinsip Partai X: Utamakan Kesehatan Rakyat, Bukan Citra Kekuasaan
Program MBG bukan proyek pencitraan penguasa. Program ini menyangkut nyawa dan masa depan anak-anak Indonesia. Partai X menegaskan bahwa prinsip utama kebijakan publik adalah kesehatan dan kesejahteraan rakyat, bukan kejar tayang angka untuk memuaskan ambisi kekuasaan.
Pemerintah tidak boleh menormalisasi kesalahan fatal sebagai “biaya pembangunan.” Negara yang benar harus mendahulukan kehati-hatian, pengawasan, dan kualitas layanan. Anak-anak bukan kelinci percobaan untuk proyek gizi darurat.
Partai X menyerukan agar seluruh program sosial termasuk MBG dikembalikan ke prinsip dasar: keberpihakan pada rakyat. Jangan hanya menarget angka, tapi abaikan keselamatan dan martabat penerima manfaat.
Partai X akan terus mengawasi, mengkritik, dan mendorong solusi yang berpihak pada keadilan sosial dan keselamatan publik. Negara harus berani berpihak kepada rakyat, bukan kepada pengusaha yang mengorbankan nyawa anak-anak demi efisiensi anggaran.
