beritax.id – Anggota Komisi IX DPR RI Ravindra Airlangga menyoroti tingginya angka pengangguran lulusan SMK di Indonesia. Dalam RDP bersama Kementerian Ketenagakerjaan, Ravindra mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran lulusan SMK mencapai 9,01 persen. Angka ini menjadi yang tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lain. Ia menilai hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dan kebutuhan industri.
Ravindra mendorong agar kurikulum SMK disesuaikan dengan arah penempatan kerja di sektor industri. Ia mencontohkan model vokasi Jerman yang mencetak lulusan siap kerja dengan tingkat penyerapan lebih dari 95 persen. Menurutnya, pelatihan berbasis kebutuhan pasar harus menjadi indikator keberhasilan pendidikan vokasi. Legislator itu juga memuji inisiatif pelatihan non-formal seperti Apple Developer Academy yang terbukti efektif menyerap tenaga kerja digital.
Partai X Ingatkan Bahaya Komersialisasi Pendidikan
Menanggapi wacana ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, memberikan peringatan keras. Menurutnya, negara harus menjalankan tiga fungsi utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil. Rinto menegaskan, pendidikan bukan sekadar jalur menuju pasar tenaga kerja. Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia, bukan mencetak robot industri.
Partai X menilai bahwa narasi sinkronisasi dengan industri tanpa kritik bisa menjebak siswa dalam sistem kerja eksploitatif. Bila dibiarkan, sekolah akan berubah jadi pabrik pencetak buruh murah bagi korporasi. Negara seharusnya melindungi warga didik dari komersialisasi, bukan justru menjadi fasilitator bagi kepentingan swasta.
Solusi Partai X: Pendidikan Kritis, Mandiri, dan Pro-Rakyat
Partai X menawarkan solusi struktural untuk reformasi pendidikan vokasi. Pertama, kurikulum harus disusun berdasarkan kebutuhan rakyat, bukan semata kebutuhan pasar. Pemerintah wajib menghadirkan Dewan Pendidikan Nasional Independen. Dewan ini melibatkan guru, buruh, pelajar, dan masyarakat sipil dalam merancang arah pendidikan nasional.
Kedua, negara harus menjamin pendanaan SMK tanpa ketergantungan pada korporasi. Dunia usaha boleh berkontribusi, tapi tidak boleh mengendalikan. Ketiga, setiap kerja sama industri wajib diawasi oleh lembaga etik publik. Jangan sampai pelatihan kerja dijadikan dalih untuk magang eksploitatif tanpa upah.
Prinsip utama Partai X adalah negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah yang dapat menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan dengan tujuan mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat.
Jika pendidikan hanya diarahkan demi kepentingan ekonomi penguasa, maka negara gagal menjalankan fungsinya.
Partai X menekankan pentingnya pendidikan yang memerdekakan, bukan mempekerjakan secara paksa. Pendidikan harus menciptakan manusia bebas, kritis, dan solutif. Rakyat harus menjadi subjek dalam pembangunan, bukan sekadar alat produksi bagi industri.
Kembalikan Arah Pendidikan ke Jalan Konstitusi
Partai X menyerukan agar pemerintah berhenti menyulap sekolah menjadi anak tangga industri. Pendidikan nasional harus kembali ke arah konstitusi. Pendidikan wajib membangun karakter bangsa, memperkuat identitas nasional, dan menumbuhkan daya pikir kritis. Negara harus hadir melindungi pelajar dari eksploitasi pasar kerja dini. Bukan menjebak mereka dalam jebakan sistem ekonomi predatorik yang hanya menguntungkan segelintir kelompok.
