beritax.id — Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta seluruh pemerintah daerah di Indonesia segera menyusun prioritas pembangunan serta melakukan sinkronisasi program dengan pemerintah pusat. Langkah ini, kata Tomsi, bertujuan agar program antar tingkat pemerintahan tidak tumpang tindih dan anggaran publik dapat digunakan lebih efisien.
“Kami berharap Pemda menajamkan seluruh programnya agar sinergi dengan pusat berjalan efektif dan tidak saling tumpang tindih,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga dengan Pemda Tahun 2025 di Jakarta.
Tomsi juga mengingatkan pentingnya penyelarasan perencanaan antara pusat dan daerah agar arah pembangunan nasional lebih fokus. Pemerintah pusat, lanjutnya, akan memberikan dukungan kepada daerah yang mengalami kesulitan akibat penyesuaian dana transfer 2026. “Pemerintah pusat tidak akan lepas tangan. Jika ada hambatan, segera laporkan agar dicarikan solusi bersama,” tegasnya.
Partai X: Rakyat Butuh Bukti, Bukan Seremonial
Menanggapi hal tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menegaskan bahwa koordinasi dan sinkronisasi program hanya akan berarti jika menghasilkan dampak langsung bagi rakyat.
Menurutnya, terlalu banyak rapat koordinasi diadakan tanpa hasil konkret di lapangan. “Rakyat tidak butuh foto rapat, rakyat butuh jalan yang mulus, air bersih, dan layanan publik yang cepat,” tegas Prayogi.
Ia mengingatkan bahwa tugas negara itu tiga hal utama melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Sinkronisasi antara pusat dan daerah tidak boleh berhenti pada seremonial, tetapi harus memastikan setiap kebijakan publik benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
Partai X: Prinsip Pemerataan dan Efisiensi untuk Keadilan Publik
Partai X memandang bahwa sinkronisasi kebijakan harus berlandaskan prinsip keadilan sosial dan efisiensi anggaran. Pembangunan nasional tidak boleh hanya berfokus pada kota besar, sementara daerah tertinggal terus dibiarkan dalam ketimpangan.
Prayogi menilai bahwa sinergi antara pusat dan daerah harus menjamin pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa. “Jangan sampai daerah hanya jadi penonton program pusat tanpa kemampuan menentukan prioritasnya sendiri,” ujarnya.
Partai X menegaskan bahwa anggaran publik adalah amanah rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, bukan pada birokrasi dan rapat-rapat tanpa hasil.
Solusi Partai X: Integrasi Data dan Pengawasan Publik
Sebagai solusi konkret, Partai X mendorong penerapan sistem integrasi data pembangunan nasional antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar program tidak tumpang tindih. Dengan satu basis data terpadu, kebijakan dapat lebih tepat sasaran dan pengawasan publik menjadi lebih mudah dilakukan.
Selain itu, Partai X mengusulkan penguatan peran Bappeda sebagai pusat analisis pembangunan daerah, bukan hanya pelaksana teknis. Pemerintah pusat juga perlu meninjau ulang mekanisme penyaluran dana transfer agar lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi daerah.
“Partai X menginginkan pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan proyek kekuasaan atau pencitraan. Setiap kebijakan harus diawasi oleh rakyat dan dilaksanakan secara transparan,” jelas Prayogi.
Negara Harus Hadir, Bukan Sekadar Mengimbau
Partai X menegaskan bahwa negara tidak boleh berhenti pada level kebijakan dan koordinasi. Negara harus hadir secara nyata di lapangan, memantau pelaksanaan program, dan memastikan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh rakyat.
“Kalau sinkronisasi hanya berhenti di meja rapat, maka yang disinkronkan hanyalah kepentingan birokrasi, bukan kepentingan rakyat,” kata Prayogi menutup.
Ia menegaskan bahwa Partai X akan terus mengawal kebijakan publik agar selaras dengan prinsip dasar partai: kritis dalam menilai, obyektif dalam menganalisis, dan solutif dalam menawarkan jalan keluar.
