beritax.id – Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa selama masa penjajahan, Belanda telah mengeruk kekayaan Indonesia senilai 31 triliun dolar AS atau sekitar Rp504 kuadriliun. Pernyataan itu disampaikan dalam pembukaan Indo Defence 2025, Rabu (11/6), di JIExpo Kemayoran. Presiden menyebut nilai tersebut setara dengan 18 kali lipat produk domestik bruto Indonesia saat ini atau setara 140 tahun anggaran negara.
Presiden menilai bahwa jika kekayaan itu dapat dijaga dan dikelola sendiri. Maka Indonesia akan mampu menjadi kekuatan ekonomi global, masuk dalam lima besar dunia di masa mendatang.
Partai X: Keadilan Ekonomi Bukan Sekadar Nostalgia, Tapi Agenda Mendesak Hari Ini
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menilai pernyataan Presiden sebagai bentuk ironi sejarah. “Bangsa ini tahu warisan kolonial, tapi apa yang dilakukan hari ini justru mengulang penindasan dalam bentuk baru: ekonomi yang tetap timpang, sumber daya dikuasai segelintir kelompok,” tegasnya.
Menurut Prayogi, yang dibutuhkan rakyat bukan pengulangan cerita masa lalu, tapi pembebasan struktural dari penjajahan gaya baru: utang luar negeri, izin tambang masif, dan monopoli pangan yang mengabaikan petani.
Prinsip Partai X: Rakyat Harus Jadi Pemilik Sah Kekayaan Nasional
Partai X mengingatkan, bahwa tugas utama negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur demi kesejahteraan rakyat. Sejarah kolonialisme seharusnya menjadi pelajaran untuk menghentikan dominasi asing dan penguasa dalam mengelola kekayaan alam negeri.
Kebijakan ekonomi nasional mesti diarahkan pada kedaulatan rakyat, bukan sekadar pertumbuhan PDB yang tidak merata. “Untuk apa Indonesia besar di atas kertas, jika rakyatnya kecil di meja makan?” tegas Prayogi.
Solusi Partai X: Pembaruan Ekonomi Berbasis Produksi dan Keadilan Sosial
Sebagai jawaban, Partai X menegaskan pentingnya membangun sistem ekonomi yang adil dan berdikari. Tiga langkah utama disorot: pertama, nasionalisasi sektor strategis yang masih dikuasai asing; kedua, program distribusi ulang sumber daya kepada rakyat melalui koperasi produksi; ketiga, pendidikan kebangsaan melalui Sekolah Negarawan sebagai basis pembangunan aparatur dan teknokrat berintegritas.
Menurut Partai X, cita-cita menjadi ekonomi terbesar dunia hanya mungkin dicapai jika rakyat menjadi subyek, bukan korban pertumbuhan. “Keadilan bukan proyek jangka panjang, tapi kewajiban harian,” ujar Prayogi.
Partai X mengajak seluruh masyarakat untuk waspada terhadap narasi kebesaran yang tak berpijak pada fakta keadilan. “Sejarah adalah cermin, bukan panggung nostalgia. Kalau Belanda dulu merampas, hari ini yang merampas adalah sistem yang tak berpihak pada rakyat kecil,” tegas Partai X.
