beritax.id — Dewan Pengurus Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (DPN IARMI) menilai sektor pertahanan sebagai bidang paling menonjol pada satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal DPN IARMI, Muhammad Arwani Deni, arah kebijakan pertahanan nasional kini lebih modern dan menyentuh semangat sistem pertahanan rakyat semesta. Ia menilai pemerintah tidak hanya memperbarui alat utama sistem senjata, tetapi juga membangun sistem pertahanan yang menyeluruh.
Partai X: Jangan Hanya Kuat di Senjata
Menanggapi hal ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai penguatan pertahanan harus diikuti dengan jaminan perlindungan rakyat. Menurutnya, negara punya tiga tugas utama melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Pertahanan yang kuat tak berarti apa-apa jika rakyat masih lapar, mahal biaya hidup, dan sulit mengakses layanan dasar,” ujar Rinto.
Ia menekankan, arah kebijakan negara jangan hanya berorientasi pada militerisasi, tetapi harus menjawab kebutuhan manusia dan kesejahteraan rakyat.
Prinsip Partai X: Negara Bukan Rezim
Partai X menegaskan bahwa negara berbeda dengan pemerintah. Negara terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah yang bertugas mewujudkan keadilan serta kesejahteraan seluruh rakyat secara efektif, efisien, dan transparan.
“Pemerintah hanyalah pelayan rakyat, bukan pemegang kekuasaan absolut,” jelas Rinto.
Dalam pandangan Partai X, Presiden semestinya bertindak sebagai sopir bus, bukan pemiliknya. Pemilik sejati bus bernama Indonesia adalah rakyat.
Kritik terhadap Arah Kebijakan
Partai X menyoroti bahwa pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dan modernisasi alutsista perlu diimbangi dengan kehadiran rakyat dalam proses pengawasan. “Pertahanan semesta bukan milik tentara saja. Harus ada ruang bagi masyarakat sipil untuk ikut menentukan arah kebijakan pertahanan,” kata Rinto. Ia juga menilai kesejahteraan prajurit penting, namun kesejahteraan rakyat lebih utama.
“Negara kuat bukan karena tank dan rudal, tapi karena rakyatnya makmur dan percaya pada negaranya.”
Solusi Partai X
Partai X menawarkan beberapa langkah konkret untuk memperkuat hubungan antara pertahanan dan kesejahteraan rakyat:
- Musyawarah Kenegarawanan Nasional, melibatkan kaum intelektual, agama, budaya, dan TNI/Polri untuk menyusun desain sistem pertahanan berkeadilan.
- Amandemen Kelima UUD 1945, mengembalikan kedaulatan kepada rakyat agar arah kebijakan pertahanan tidak dimonopoli oleh penguasa.
- Pemaknaan ulang Pancasila, menjadikan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai dasar operasional, bukan sekadar retorika nasionalisme.
- Transformasi birokrasi digital, memastikan transparansi anggaran pertahanan dan menghapus celah korupsi pengadaan alat pertahanan.
- Pendidikan moral dan berbasis Pancasila, menumbuhkan kesadaran bela negara yang adil dan manusiawi di kalangan generasi muda.
Rinto menegaskan, setahun pemerintahan Prabowo tidak cukup hanya dengan capaian pertahanan. “Rakyat harus jadi pusat kebijakan. Kalau negara kuat tapi rakyatnya lemah, itu bukan kemajuan, tapi ketimpangan,” pungkasnya.
