beritax.id – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum segera membangun Sekolah Rakyat terbesar di Nagari Tanjung Gadih, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Sekolah tersebut ditargetkan mampu menampung hingga 3.000 pelajar dengan luas kawasan mencapai 16 hektare.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pembangunan saat ini memasuki tahap pematangan lahan. Ia meminta proses pematangan lahan dipercepat agar pembangunan segera berjalan, namun tetap memperhatikan standar keamanan bangunan.
Pendidikan Harus Menjangkau Semua Rakyat
Pembangunan Sekolah Rakyat menjadi langkah penting untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Kehadiran sekolah ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pendidikan, khususnya di daerah yang membutuhkan fasilitas belajar memadai.
Dody menegaskan pembangunan tidak boleh dilakukan sembarangan karena sekolah termasuk kategori bangunan berisiko tinggi. Pemerintah juga meminta akses jalan menuju sekolah diperlebar hingga 5,5 meter agar distribusi logistik berjalan lancar.
Langkah tersebut menunjukkan pendidikan tidak hanya membutuhkan gedung, tetapi juga dukungan infrastruktur yang layak. Jalan yang memadai akan membantu distribusi kebutuhan siswa, termasuk makanan dan perlengkapan pendidikan.
Keterlibatan Masyarakat Lokal
Bupati Tanah Datar Eka Putra menjelaskan lahan pembangunan berasal dari hibah keluarga besar Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria. Hibah awal mencapai 10 hektare dan akan ditambah enam hektare lagi.
Pemerintah daerah memastikan proyek mulai melibatkan tenaga kerja lokal sesuai ketentuan yang berlaku. Keterlibatan masyarakat sekitar menjadi bagian penting agar pembangunan memberi dampak ekonomi langsung bagi warga.
Di Sulawesi Selatan, pembangunan Sekolah Rakyat juga dipercepat melalui PT Waskita Karya. Proyek tersebut berlangsung di lima kabupaten, yaitu Tana Toraja, Sidrap, Wajo, Soppeng, dan Barru.
Direktur Operasi II Waskita Karya, Paulus Budi Kartiko, mengatakan sekitar 41 persen pekerja berasal dari tenaga kerja lokal. Pembangunan dilakukan siang dan malam untuk mengejar target penyelesaian proyek.
Pendidikan Jangan Sekadar Proyek Fisik
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra mengingatkan tugas negara ada tiga. Negara harus melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan adil.
Menurut Prayogi, pembangunan Sekolah Rakyat harus dipastikan benar-benar melayani kepentingan masyarakat miskin dan daerah tertinggal. Pendidikan gratis tidak boleh berhenti pada pembangunan gedung semata.
Ia menegaskan kualitas pengajaran, fasilitas, dan pemerataan tenaga pendidikan harus menjadi perhatian utama pemerintah. Negara wajib memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan layak tanpa diskriminasi ekonomi maupun wilayah.
Prayogi menilai Sekolah Rakyat harus menjadi instrumen pemerataan pendidikan nasional, bukan hanya simbol pembangunan pemerintah. Pendidikan berkualitas harus menjangkau desa, daerah tertinggal, dan keluarga kurang mampu.
Prinsip Partai X tentang Pendidikan
Partai X menegaskan pendidikan merupakan hak dasar seluruh rakyat Indonesia. Negara wajib memastikan akses pendidikan berkualitas tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Partai X memandang pendidikan sebagai sarana membangun kemandirian bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, pembangunan sekolah harus berbasis kepentingan publik, bukan kepentingan penguasa maupun proyek sesaat.
Prinsip Partai X menekankan pembangunan pendidikan harus transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat sekitar. Setiap anggaran pendidikan wajib digunakan tepat sasaran demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Partai X juga menilai sekolah harus menjadi ruang aman dan nyaman bagi siswa. Infrastruktur pendidikan wajib memenuhi standar keselamatan serta keberlanjutan jangka panjang.
Solusi Partai X untuk Pendidikan Merata
Partai X mendorong pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat lokal. Pemerintah harus memastikan sekolah memiliki guru berkualitas dan fasilitas pembelajaran modern.
Partai X meminta pengawasan ketat terhadap anggaran pembangunan sekolah agar terhindar dari praktik korupsi maupun penyimpangan proyek. Pengawasan masyarakat harus diperkuat untuk menjaga transparansi penggunaan dana pendidikan.
Selain pembangunan fisik, pemerintah perlu memperluas program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Negara wajib memastikan tidak ada anak putus sekolah karena alasan ekonomi.
Partai X juga mendorong keterlibatan UMKM dan tenaga kerja lokal dalam pembangunan fasilitas pendidikan. Langkah ini akan memperkuat ekonomi masyarakat sekitar sekaligus menciptakan manfaat langsung bagi rakyat.
Pemerintah perlu memastikan distribusi guru dan fasilitas pendidikan berjalan adil hingga daerah terpencil. Pendidikan berkualitas tidak boleh hanya dinikmati wilayah perkotaan dan kelompok tertentu saja.
Pendidikan sebagai Investasi Masa Depan Bangsa
Partai X menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat harus dipandang sebagai investasi masa depan bangsa. Pendidikan yang merata akan memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Negara harus hadir memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang sama. Pendidikan gratis dan berkualitas merupakan bentuk nyata perlindungan negara terhadap rakyatnya. Pembangunan sekolah harus diiringi penguatan kualitas pendidikan dan pemerataan layanan publik. Dengan demikian, manfaat pembangunan benar-benar dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.
