beritax.id – Kekuasaan di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar berupa menurunnya kepercayaan publik terhadap berbagai institusi negara. Kepercayaan masyarakat menjadi ukuran penting dalam melihat keberhasilan sebuah pemerintahan, sebab kekuasaan tidak hanya membutuhkan kewenangan hukum, tetapi juga legitimasi moral dari rakyat. Kekuasaan di Indonesia tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan struktur pemerintahan dan jabatan formal. Kekuasaan membutuhkan dukungan masyarakat yang percaya bahwa setiap keputusan pemerintah dibuat berdasarkan kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Kepercayaan Publik Menjadi Dasar Kekuatan Negara
Dalam sistem demokrasi, kekuasaan tidak hanya dipahami sebagai kemampuan membuat keputusan atau menjalankan pemerintahan. Kekuasaan juga berkaitan dengan tanggung jawab untuk menjaga hubungan antara negara dan rakyat. Kepercayaan publik menjadi fondasi utama agar pemerintah mampu menjalankan kebijakan secara efektif. Tanpa kepercayaan masyarakat, kebijakan yang dibuat pemerintah akan sulit mendapatkan dukungan meskipun memiliki dasar hukum yang kuat.
Kajian mengenai konsep negara dan pemerintah berdasarkan pemikiran Cak Nun memberikan gambaran bahwa persoalan kekuasaan tidak hanya terletak pada siapa yang memimpin, tetapi bagaimana kekuasaan tersebut dipahami dan dijalankan. Salah satu gagasan penting dalam pemikiran tersebut adalah perlunya membedakan antara lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Perbedaan tersebut diperlukan agar terdapat kejelasan fungsi serta batas kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan.
Negara memiliki kedudukan yang lebih luas karena menjadi wadah seluruh kehidupan berbangsa. Pemerintah hanya menjadi pelaksana mandat yang diberikan untuk mengelola urusan negara dan melayani masyarakat. Ketika batas antara negara dan pemerintah tidak jelas, maka kepercayaan publik dapat mengalami penurunan karena masyarakat melihat kekuasaan berjalan tanpa arah yang pasti.
Kekuasaan Harus Berjalan Berdasarkan Amanah
Kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh cara pemimpin menggunakan kewenangan. Pemimpin yang memahami kekuasaan sebagai amanah akan lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat. Sebaliknya, pemimpin yang melihat kekuasaan sebagai alat mempertahankan kepentingan pemerintahan dapat menciptakan jarak antara pemerintah dan rakyat.
Pemikiran Cak Nun menekankan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan memahami kondisi masyarakat secara menyeluruh. Kepemimpinan tidak cukup hanya mengandalkan dukungan pemerintahan, tetapi harus dibangun melalui pengetahuan, pengalaman, dan kepedulian terhadap persoalan rakyat. Pemimpin yang hanya menjadi perpanjangan kepentingan kelompok tertentu akan sulit menciptakan kebijakan yang adil. Kekuasaan harus mampu berdiri di atas kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan pendukung pemerintahan.
Dalam konteks perubahan zaman, masyarakat semakin kritis dalam menilai kinerja pemerintah. Informasi yang semakin terbuka membuat setiap keputusan pemerintahan mendapatkan perhatian publik secara luas. Karena itu, pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa setiap kewenangan digunakan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, bukan memperkuat kekuasaan pribadi.
Kritik Publik Sebagai Penguat Demokrasi
Salah satu indikator demokrasi yang sehat adalah adanya ruang bagi masyarakat untuk memberikan kritik terhadap pemerintah. Kritik bukan ancaman bagi kekuasaan, melainkan mekanisme pengawasan agar pemerintahan tetap berada dalam jalur yang benar. Pemikiran Cak Nun melihat kritik sebagai bentuk kepedulian terhadap negara. Kritik diberikan sebagai upaya menyumbangkan gagasan agar konsep penyelenggaraan negara dapat berjalan lebih baik.
Tanpa kritik, kekuasaan memiliki risiko besar mengalami penyimpangan. Pemerintah yang tidak mendapatkan pengawasan dapat kehilangan kemampuan melihat kelemahan dalam kebijakannya. Namun, kritik juga harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kritik yang membangun harus didasarkan pada fakta dan menawarkan solusi, bukan sekadar memperbesar konflik pemerintahan. Kepercayaan publik akan semakin kuat ketika pemerintah mampu menerima kritik dan menjadikannya bahan evaluasi. Pemerintah yang terbuka terhadap masukan menunjukkan bahwa kekuasaan masih memiliki hubungan sehat dengan masyarakat.
Tantangan Feodalisme Dalam Hubungan Pemerintah dan Rakyat
Salah satu persoalan yang dapat melemahkan kepercayaan publik adalah masih adanya budaya feodal dalam struktur kekuasaan. Dalam kondisi tertentu, masyarakat masih melihat pejabat sebagai pihak yang harus dilayani, bukan sebagai pelayan publik. Padahal, dalam negara demokrasi, pejabat memperoleh kedudukan karena adanya mandat rakyat. Kekuasaan bukanlah simbol keunggulan seseorang atas masyarakat.
Permasalahan muncul ketika aparatur negara lebih menempatkan kepatuhan kepada atasan dibandingkan kepatuhan terhadap konstitusi. Kondisi tersebut dapat menciptakan birokrasi yang jauh dari kebutuhan masyarakat. Pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah seharusnya memastikan bahwa pelayanan publik menjadi prioritas utama. Rakyat harus ditempatkan sebagai pemilik kedaulatan yang menjadi dasar keberadaan pemerintahan.
Jika birokrasi masih mempertahankan pola hubungan lama yang berjarak dengan masyarakat, maka kepercayaan publik akan semakin sulit dibangun.
Demokrasi Tidak Cukup Tanpa Kepercayaan Masyarakat
Demokrasi sering dianggap sebagai sistem pemerintahan yang memberikan ruang terbesar bagi rakyat. Namun, demokrasi tidak akan berjalan optimal tanpa adanya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Pemilihan umum memang menjadi bagian penting dalam demokrasi, tetapi legitimasi pemerintah tidak berhenti setelah proses pemerintahan selesai.
Pemerintah harus membuktikan bahwa kekuasaan yang diperoleh melalui demokrasi digunakan untuk kepentingan rakyat. Keberhasilan demokrasi harus terlihat dari meningkatnya kesejahteraan, keadilan, serta kualitas pelayanan publik. Indonesia memiliki tantangan besar dalam mengelola demokrasi karena jumlah penduduk yang besar dan persoalan sosial yang kompleks. Kondisi tersebut membutuhkan pemerintahan yang mampu membangun kepercayaan melalui kerja nyata. Kekuasaan yang kehilangan kepercayaan masyarakat akan menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan. Sebaliknya, kekuasaan yang dipercaya akan lebih mudah mendapatkan dukungan dalam menghadapi berbagai tantangan nasional.
Solusi Mengembalikan Kepercayaan Publik Terhadap Kekuasaan
Untuk memperkuat kembali hubungan antara pemerintah dan masyarakat, diperlukan langkah konkret dalam mengelola kekuasaan. Pertama, pemerintah harus memperjelas pembagian fungsi antara negara dan pemerintahan. Kejelasan tersebut penting agar setiap lembaga memahami batas kewenangan dan tanggung jawabnya. Kedua, pemimpin negara harus dibangun melalui proses pendidikan kepemimpinan yang menekankan integritas, kemampuan memahami persoalan rakyat, dan tanggung jawab moral. Ketiga, reformasi birokrasi harus diarahkan untuk mengubah budaya pelayanan. Aparatur negara harus memahami bahwa jabatan merupakan amanah untuk membantu masyarakat.
Keempat, transparansi dan keterbukaan pemerintah harus diperkuat. Masyarakat perlu mengetahui alasan di balik setiap kebijakan agar muncul rasa percaya terhadap proses pemerintahan. Kelima, ruang partisipasi publik harus terus diperluas. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga bagian dari proses pengawasan dan pembangunan negara. Pada akhirnya, kekuasaan di Indonesia akan selalu diuji oleh tingkat kepercayaan publik. Kekuasaan yang mampu menjaga amanah, menerima kritik, dan melayani rakyat akan memiliki legitimasi yang kuat. Sebaliknya, kekuasaan yang menjauh dari masyarakat akan kehilangan dukungan dan menghadapi krisis kepercayaan. Masa depan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar kewenangan yang dimiliki, tetapi seberapa besar kepercayaan yang mampu dijaga dari rakyat.
