beritax.id — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat realisasi anggaran sebesar Rp456,23 miliar atau 99,28 persen dari pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp459,54 miliar. Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan bahwa anggaran itu telah melalui mekanisme automatic adjustment dan relaksasi anggaran, serta mencakup klaim asuransi Barang Milik Negara.
Realisasi belanja terdiri atas empat pos mengenai belanja pegawai, barang non-operasional, barang operasional, dan modal, dengan tingkat penyerapan di atas 99 persen. Selain itu, program prioritas nasional juga direalisasikan, termasuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dan Kesiapsiagaan Nasional. Eddy mengakui masih terdapat kekurangan dalam pertanggungjawaban anggaran dan meminta arahan Komisi XIII DPR RI.
Rakyat Perlu Keamanan Nyata, Bukan Sekadar Persentase Realisasi
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengkritik keras orientasi anggaran yang lebih mengedepankan akumulasi angka daripada perlindungan konkret terhadap rakyat. Ia menegaskan bahwa tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Menurut Rinto, realisasi anggaran sebesar apa pun tak akan berarti jika rakyat tetap merasa terancam, tak aman, dan jauh dari perlindungan. Laporan penyerapan anggaran tak seharusnya menjadi alat legitimasi atas lemahnya capaian kinerja faktual di lapangan.
Partai X menegaskan bahwa pemerintah adalah bagian dari rakyat yang diberi kewenangan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
Dalam hal ini, lembaga seperti BNPT dituntut bukan sekadar menyusun laporan keuangan yang rapi. Tetapi menjawab kebutuhan mendasar rakyat rasa aman yang nyata.
Negara harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan. Jika keamanan nasional hanya dipahami sebagai target administrasi, maka rakyat akan terus menjadi korban sistem yang tak berpihak.
Solusi Partai X: Audit Kinerja Bukan Hanya Anggaran
Partai X mendesak Komisi XIII DPR RI dan lembaga pengawas negara lainnya untuk mengalihkan fokus dari sekadar pengawasan keuangan ke evaluasi menyeluruh atas kinerja BNPT. Keamanan rakyat tidak boleh dikalkulasi hanya lewat anggaran yang diserap.
Selain itu, Partai X mendorong sistem transparansi terbuka berbasis digital yang memungkinkan masyarakat ikut menilai efektivitas program pencegahan terorisme. Lembaga seperti BNPT harus menjelaskan, bukan hanya angka, tapi juga dampak dari tiap program yang dijalankan.
Dalam pandangan Partai X, keamanan nasional adalah hak rakyat, bukan komoditas anggaran tahunan. Maka jika kinerja tidak terlihat, anggaran sebesar apa pun tidak bisa dibenarkan.
Jika pemerintahterus menomorduakan prinsip perlindungan rakyat dalam segala kebijakan, maka wibawa hukum dan institusi keamanan akan hancur dari dalam. Negara bukanlah akuntan keuangan, tapi pelayan publik yang menjamin keamanan kolektif setiap warga.
Karena itu, Partai X menyerukan reformasi mendasar pada lembaga-lembaga pengelola keamanan negara. Rakyat butuh rasa aman yang hadir di lingkungan mereka, bukan hanya dokumen anggaran yang penuh angka dan istilah teknokratis.
