beritax.id – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyoroti kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Turki yang kian menguat di usia 75 tahun hubungan bilateral kedua negara. Menurut Silmy, salah satu perhatian utama dalam hubungan ini adalah penguatan industri pertahanan, termasuk keberlanjutan kolaborasi strategis antara PT Pindad dan FNSS Turki dalam pengembangan tank medium “Harimau”.
Silmy menyebut kerja sama ini menguntungkan dari segi biaya dan kuantitas produksi. Selain tank, kerja sama disebut akan dikembangkan ke ranah teknologi komunikasi militer dan rudal kendali. Hal ini diperkuat oleh pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Sekretariat Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun yang menyepakati 13 poin strategis.
Partai X: Rakyat Butuh Makan, Bukan Meriam
Menanggapi kabar tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute Prayogi R. Saputra menilai bahwa kerja sama strategis di bidang pertahanan sah-sah saja, asalkan tidak melupakan kondisi riil rakyat di dalam negeri.
“Apa gunanya senjata canggih jika rakyat tidak bisa beli beras?” tegasnya.
Menurut Prayogi, tugas pemerintah itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Perlindungan tidak hanya soal militer, tapi juga ketahanan pangan. Ketika masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, fokus yang terlalu besar pada belanja senjata menunjukkan kegagalan dalam menyusun prioritas kebijakan.
Partai X mengingatkan bahwa penguatan pertahanan bukan hanya soal alutsista, melainkan pertahanan terhadap krisis sosial-ekonomi yang nyata dan harian. “Kalau rakyat antre BBM, harga telur naik, dan anak-anak putus sekolah, siapa yang sebenarnya sedang dijaga oleh senjata itu?” ujar Prayogi.
Ia juga menyoroti fakta bahwa APBN terus menyusut untuk sektor kesehatan dan pendidikan, sementara anggaran pertahanan membengkak. Hal ini mencerminkan tidak adanya keberpihakan pada hidup rakyat kecil, yang justru menjadi objek pengorbanan atas nama keamanan negara.
Solusi Partai X: Kedaulatan Dimulai dari Keadilan Ekonomi
Partai X menawarkan solusi yang lebih substansial, yakni memastikan bahwa belanja negara diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Melalui Sekolah Negarawan, Partai X menyiapkan pemimpin publik yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga keberanian moral dalam menegakkan keadilan sosial.
Menurut prinsip Partai X, kekuasaan negara adalah mandat dari rakyat, bukan hak istimewa untuk bertransaksi. “Kedaulatan tidak lahir dari meriam, tapi dari perut yang tidak lapar dan anak yang bisa sekolah,” tegas Prayogi.
Partai X mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan kerja sama pertahanan sebagai panggung sandiwara yang mengabaikan realitas domestik. Rakyat saat ini tidak butuh parade senjata, mereka butuh harga terjangkau, layanan publik bermartabat, dan pemimpin yang mengutamakan mereka.
“Boleh kerja sama dengan Turki, tapi jangan lupakan dapur rakyat Indonesia. Jangan sibuk bicara tank, saat rakyat sibuk menanak nasi dengan harapan,” tutup Prayogi.
