beritax.id – Larangan penggunaan kompresor oleh nelayan Cilincing memicu keluhan serius dari masyarakat pesisir. Mulyadi, nelayan Kalibaru, mengaku kecewa dengan kebijakan yang dianggap sepihak. Ia berharap pemerintah tak sekadar melarang, tetapi juga menyediakan alternatif yang aman dan efektif.
Larangan tersebut diberlakukan dengan alasan keselamatan dan pelestarian biota laut. Namun, di lapangan, kompresor sudah menjadi penopang hidup warga. “Saya ingin ada alat pengganti. Jangan cuma dilarang,” kata Mulyadi, saat diwawancara di Cilincing, Selasa (27/5).
Pemerintah Harus Lindungi dan Layani, Bukan Sekadar Melarang
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan kembali mandat dasar negara.
Tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Bukan membebani nelayan dengan larangan tanpa solusi.
Menurut Prayogi, negara tidak boleh hadir hanya sebagai pemberi larangan. Negara harus hadir sebagai pemberi jawaban atas keresahan rakyat. “Melarang tanpa memberi solusi itu bukan regulasi, tapi bentuk penindasan,” tegasnya.
Partai X menolak pendekatan kebijakan yang hanya berbasis logika administratif. Negara adalah alat rakyat, bukan pemilik rakyat. Kebijakan kelautan, termasuk soal alat tangkap, harus dibahas bersama nelayan. Bukan didikte dari ruang ber-AC di pusat kota.
Larangan alat kompresor memang dilandasi alasan lingkungan. Tapi tidak bisa dipisahkan dari realitas ekonomi. Kompresor jadi alat hidup, bukan pilihan gaya. Jika alat itu dicabut, maka solusi pengganti harus disiapkan negara, bukan dibebankan ke nelayan.
Solusi Partai X: Teknologi Tepat Guna, Anggaran Spesifik, dan Musyawarah Pesisir
Partai X mendorong tiga langkah konkret untuk menyelesaikan konflik kebijakan ini:
- Teknologi alternatif: Pemerintah harus menggandeng kampus dan lembaga inovasi rakyat untuk menciptakan alat bantu menyelam yang aman, murah, dan tahan lama.
- Anggaran spesifik: Perlu ada alokasi dana APBN/APBD yang menyasar nelayan tradisional secara langsung, termasuk subsidi alat tangkap ramah lingkungan.
- Musyawarah pesisir: Bentuk forum resmi bersama organisasi nelayan untuk membahas revisi kebijakan kelautan yang manusiawi dan partisipatif.
Sekolah Negarawan Partai X mendidik kader yang berpihak pada rakyat kecil, termasuk nelayan. Di dalam ajaran Sekolah Negarawan, laut bukan hanya sumber daya ekonomi. Laut adalah bagian dari identitas dan kedaulatan bangsa.
Partai X menolak kebijakan yang dibuat tanpa mendengar suara mereka yang terdampak. Jika negara gagal mengatur nelayan secara adil, maka negara sedang mengkhianati sila kelima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
