beritax.id – Rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencatatkan angka terburuk di antara negara-negara ASEAN, bahkan lebih buruk dibanding Timor Leste. Dalam laporan Bank Dunia yang terbit pada April 2025, rasio penerimaan negara atau revenue ratio Indonesia pada 2024 tercatat hanya sebesar 12,8%. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 13,5%, serta 2023 yang sebesar 13,3%. Laporan tersebut juga memproyeksikan rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia akan terus terpuruk menjadi 11,9% pada 2025.
Namun, meskipun ada penurunan signifikan, penerimaan pajak Indonesia mengalami kontraksi yang lebih dalam. Terjadi penurunan sebesar 0,4 poin persentase, tercatat mencapai 1,1% dari PDB pada bulan Februari 2025. Hal ini terjadi di tengah harga komoditas yang menurun dan adanya gangguan teknis dalam sistem Coretax. Bank Dunia juga mencatatkan defisit fiskal sebesar 0,1% dari PDB pada periode ini. Angka-angka ini memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara, meskipun beban pajak terhadap rakyat semakin meningkat.
Indonesia tidak hanya tertinggal dari negara-negara berpendapatan menengah lainnya, namun juga jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga. Misalnya, Timor Leste, negara yang memiliki PDB jauh lebih kecil, berhasil mencatatkan rasio penerimaan negara tercatat sebesar 40,8% pada 2024 dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi 41,2% pada 2025. Hal ini semakin memperlihatkan kesenjangan besar dalam pengelolaan anggaran negara.
Pemerintah Harus Bertanggung Jawab pada Rakyat
Prayogi R Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X dan Direktur X-Institute, menyatakan bahwa rasio penerimaan negara yang terus menurun ini menjadi cerminan dari ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan tugas utamanya.
Prayogi R Saputra, mengingatkan: “Tugas pemerintah itu tiga: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Bukan sekadar menagih pajak!”
Menurutnya, kegagalan fiskal ini mencerminkan ketidakefektifan pemerintah dalam menjalankan mandatnya. “Negara rajin menagih rakyat, tapi kas kosong. Di mana akuntabilitasnya?” tegasnya.
Namun, dengan defisit fiskal yang terus melebar dan penerimaan pajak yang tak kunjung meningkat, pemerintah justru memperburuk kondisi rakyat.
Prayogi juga menambahkan bahwa solusi untuk permasalahan ini haruslah bersifat struktural dan berkelanjutan. Pemerintah perlu melakukan reformasi perpajakan yang lebih adil dan merata, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.
“Partai X mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan fiskal yang ada, dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas Prayogi.
Partai X selalu mengedepankan prinsip kritis, obyektif, dan solutif dalam setiap kebijakan dan analisis yang disuarakan. Dalam hal ini, kami tidak hanya mengkritisi kebijakan fiskal yang ada, namun juga memberikan solusi yang dapat mengatasi masalah penerimaan negara yang menurun ini.
Kami mendesak pemerintah untuk memperhatikan secara serius kesejahteraan rakyat, karena itu adalah tugas utama negara. Negara harus hadir untuk rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu yang hanya mencari keuntungan.
“Rakyat adalah pemilik kedaulatan. Jangan diam saat pemerintah lalai,” seru Partai X. Mereka mendorong pengawasan publik lebih ketat agar “Bus Negara” tak lagi tersesat.
