Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan rencana pemangkasan anggaran negara dalam tiga putaran yang jika ditotal mencapai Rp750 triliun. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari strategi efisiensi guna meningkatkan efektivitas belanja negara.
Kebijakan pemangkasan anggaran ini menjadi sorotan publik mengingat adanya polemik seputar pemangkasan anggaran di tahap awal senilai Rp306,69 triliun yang sedang berlangsung. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah langkah tersebut benar-benar bertujuan untuk penghematan atau justru akan berdampak pada sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Terlebih lagi, dari total efisiensi anggaran tersebut, sebesar Rp325 triliun akan dialokasikan untuk proyek Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Padahal, proyek tersebut menuai kritik dari berbagai pihak karena dianggap kurang transparan dan belum memiliki urgensi yang jelas bagi kesejahteraan masyarakat.
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menyoroti pemangkasan anggaran yang besar harus tetap mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi. Dalam pandangan Partai X, kekuasaan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar pemangkasan yang berpotensi mengorbankan layanan publik.
Negara harus dijalankan layaknya sebuah sistem yang berpihak pada rakyat, bukan hanya sekadar pemotongan anggaran tanpa pertimbangan yang matang. Pemangkasan sebesar Rp750 triliun harus memiliki mekanisme yang jelas agar tidak berdampak pada ketimpangan sosial. Apalagi jika sebagian besar anggaran yang dipangkas justru dialihkan ke proyek yang belum memiliki manfaat konkret bagi masyarakat,” ujar Rinto Setiyawan.
Partai X juga menyoroti pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan, sebagaimana mereka yakini, bisa menjadi solusi untuk menghindari kebijakan yang hanya berorientasi pada kekuasaan tanpa mempertimbangkan kesejahteraan rakyat. Menurut prinsip yang mereka anut, kebijakan fiskal harus mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Sejalan dengan itu, Rinto menekankan pentingnya daur ulang pemaknaan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik. Menurutnya, pemangkasan anggaran yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan ekonomi dapat menjauhkan bangsa ini dari cita-cita kemerdekaan, yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum.
Rinto menilai, pemangkasan anggaran ini dipandang perlu untuk dikaji lebih lanjut guna memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak justru berakibat pada pengurangan kualitas layanan bagi masyarakat. Partai X mendorong adanya transparansi dalam perencanaan pemangkasan anggaran serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, agar kebijakan tersebut tetap sesuai dengan prinsip keadilan sosial. “Kebijakan ini, jika dijalankan dengan tepat, berpotensi besar meningkatkan produktivitas nasional dan kemandirian bangsa. Namun, perlu pengawasan ketat agar penggunaan APBN tidak menyimpang dari tujuan utamanya,”pungkasnya.
