beritax.id — Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa reformasi Polri seharusnya tidak hanya terbatas pada restrukturisasi birokrasi. Tetapi harus mencakup perubahan mendasar pada tata kelola dan budaya di kepolisian. Andreas menilai bahwa perlindungan hak asasi manusia (HAM), transparansi, dan akuntabilitas publik harus menjadi titik fokus utama dalam reformasi Polri.
Ia mendorong agar Komite Reformasi Polri terdiri dari pihak-pihak independen yang dapat menjaga hak publik dan memastikan keadilan. Andreas juga mengingatkan bahwa keberhasilan reformasi Polri tidak hanya diukur dari laporan formal atau retorika kekuasaan. Tetapi dari peningkatan perlindungan HAM, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.
Pesan Rinto Setiyawan: Negara Harus Melindungi Rakyat dengan Penegakan Hukum yang Tepat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan adil. Dalam konteks reformasi Polri, negara harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam perubahan struktur kepolisian memiliki dampak positif bagi masyarakat. Penegakan hukum yang tegas, adil, dan transparan harus menjadi prioritas utama dalam reformasi ini. Negara tidak hanya perlu melakukan restrukturisasi. Tetapi juga harus membangun mekanisme pengawasan yang efektif agar pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir. Negara harus memastikan bahwa reformasi ini benar-benar memperbaiki kualitas pelayanan kepolisian kepada rakyat. Bukan sekadar mengubah bentuk tanpa mengubah esensi pelayanan itu sendiri.
Prinsip Partai X: Reformasi yang Sejalan dengan Keadilan dan Keamanan Rakyat
Partai X menegaskan bahwa setiap reformasi, baik di dalam kepolisian maupun lembaga lainnya, harus dilakukan dengan tujuan untuk memperjuangkan keadilan dan keamanan rakyat. Reformasi Polri tidak hanya soal membenahi birokrasi dan struktur organisasi, tetapi harus bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Rakyat harus merasa aman dan terlindungi, bukan hanya dilayani dengan formalitas yang tidak menjawab kebutuhan mereka. Negara harus menjamin bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak hanya memperbaiki citra institusi. Tetapi benar-benar berdampak pada perubahan positif dalam kehidupan rakyat sehari-hari.
Solusi Partai X: Reformasi Polri dengan Fokus pada Akuntabilitas dan Pelayanan Rakyat
Partai X menawarkan beberapa solusi agar reformasi Polri dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Pertama, penting untuk membentuk komite reformasi yang benar-benar independen, terdiri dari pihak-pihak yang memiliki komitmen terhadap keadilan dan transparansi. Kedua, Polri harus memiliki mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan transparan, yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memastikan bahwa tindakan polisi sesuai dengan prinsip HAM dan keadilan. Ketiga, pembenahan budaya internal di tubuh Polri harus fokus pada profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat, serta menghilangkan praktik-praktik yang merugikan rakyat. Keempat, negara harus memastikan adanya pelatihan yang berkelanjutan bagi anggota kepolisian untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepatuhan terhadap hukum.
Penutup: Reformasi Polri Harus Berdampak Positif Bagi Rakyat
Partai X menegaskan bahwa reformasi Polri tidak boleh hanya terfokus pada perubahan birokrasi, tetapi harus mencakup perubahan mendasar dalam cara kepolisian melayani masyarakat. Negara harus memastikan bahwa setiap langkah reformasi yang diambil memberikan dampak yang nyata. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan sistem hukum secara keseluruhan. Negara tidak hanya perlu memperbaiki citra Polri, tetapi juga memastikan bahwa keadilan dan keamanan bagi rakyat terjamin. Reformasi Polri harus berpihak pada rakyat, bukan hanya sekadar membenahi struktur organisasi tanpa memberikan manfaat yang konkret bagi masyarakat.
