beritax.id – Di tengah sistem demokrasi yang berjalan, rakyat Indonesia sering kali kehilangan kendali atas keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Rakyat, yang seharusnya menjadi pemilik kedaulatan, justru sering hanya menjadi objek dari kebijakan yang diambil oleh para pejabat. Kedaulatan yang seharusnya berada di tangan rakyat telah tergerus oleh sistem yang lebih mengutamakan kekuasaan daripada partisipasi nyata dari rakyat.
Demokrasi di Indonesia sering kali hanya menjadi sebuah formalitas tanpa substansi yang jelas. Pemilu yang diadakan rutin hanya menjadi simbol partisipasi rakyat. Sementara keputusan-keputusan besar tetap berada di tangan segelintir pejabat yang tidak selalu mewakili kepentingan rakyat. Keputusan penting tentang arah negara sering kali diambil tanpa melibatkan rakyat dalam prosesnya, menjadikan demokrasi hanya sebuah ritual kosong.
Ketimpangan antara Prosedur dan Substansi Demokrasi
Sementara prosedur demokrasi dijalankan dengan baik, substansi dari demokrasi itu sendiri justru hilang. Pemilu, yang seharusnya menjadi saluran utama bagi rakyat untuk menyuarakan kehendak mereka, terkadang hanya menjadi alat untuk mengalihkan perhatian dari masalah-masalah struktural yang lebih mendalam. Tanpa adanya kontrol yang memadai terhadap kekuasaan pemerintah. Demokrasi hanya berfungsi untuk legitimasi kekuasaan, bukan untuk memajukan kepentingan rakyat secara adil.
Solusi untuk Memulihkan Kedaulatan Rakyat
Untuk memastikan bahwa demokrasi kembali memberikan kekuasaan kepada rakyat, beberapa langkah perlu diambil:
- Mengembalikan Peran MPR: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus diposisikan kembali sebagai lembaga yang benar-benar mewakili kehendak rakyat. MPR harus berfungsi sebagai pengawas kebijakan yang diambil pemerintah dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga berpihak pada kepentingan rakyat.
- Partisipasi yang Lebih Bermakna: Demokrasi harus melampaui pemilu. Rakyat harus diberikan ruang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis. Pemerintah perlu menciptakan mekanisme yang memungkinkan rakyat untuk mengoreksi kebijakan yang merugikan mereka.
- Pengawasan yang Lebih Kuat terhadap Pemerintah: Pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang diambil. Transparansi dalam pengambilan keputusan serta mekanisme pengawasan yang kuat akan memastikan bahwa pemerintah tidak hanya melayani kepentingan pejabat. Tetapi juga rakyat yang seharusnya menjadi pemegang kekuasaan.
Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia bisa mengembalikan kedaulatan rakyat secara nyata, menjadikan demokrasi bukan hanya sebuah prosedur. Tetapi alat yang efektif untuk memastikan pemerintahan yang berlandaskan pada kepentingan rakyat.
