beritax.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan aspirasi murni rakyat harus dihormati. Hak berkumpul damai dijamin konstitusi. Namun, Presiden menyebut adanya gejala tindakan melawan hukum. Ia bahkan mengaitkan dengan makar dan terorisme. Menurutnya, kebebasan berpendapat sah sepanjang tidak berubah menjadi aksi anarkis. Negara wajib hadir melindungi rakyat serta menindak pelanggaran hukum.
Kritik Partai X: Rakyat Butuh Keadilan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan rakyat hanya menuntut keadilan. Ia mengingatkan tugas negara itu jelas. Negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika rakyat turun ke jalan, itu tanda ada ketidakadilan. Mereka tidak mencari makar, melainkan menagih janji negara. Aspirasi harus dipandang sebagai suara hati, bukan ancaman bagi kekuasaan.
Partai X mengingatkan prinsip dasar bernegara. Negara bukan milik penguasa, melainkan milik rakyat. Pemerintah hanya pelayan. Namun, praktik hari ini sering berbalik. Rakyat dianggap pengganggu, sementara pejabat merasa berkuasa. Logika ini harus diubah, agar demokrasi kembali bermakna sejati.
Prinsip Partai X menegaskan kedaulatan rakyat tidak boleh ditukar dengan narasi stabilitas semu. Kebebasan berpendapat harus dijamin, bukan ditakuti. Negara berkewajiban memastikan ruang aman untuk kritik. Keadilan sosial harus hadir melalui regulasi yang berpihak pada rakyat. Setiap pejabat wajib menyadari dirinya hanya sopir bus, sementara penumpangnya adalah rakyat. Bila gagal, rakyat berhak mengganti sopir tanpa dicap makar.
Solusi Partai X: Perbaikan Sistemik
Partai X menawarkan solusi konkret untuk menghindari siklus ketidakpercayaan rakyat terhadap negara. Pertama, lakukan amandemen kelima UUD 1945 agar kedaulatan benar-benar kembali ke tangan rakyat. Kedua, pisahkan tegas antara negara dan pemerintah sehingga kegagalan rezim tidak meruntuhkan bangsa. Ketiga, hadirkan reformasi hukum berbasis kepakaran agar penegakan hukum tidak lagi tunduk pada kekuasaan. Keempat, bangun sistem pengawasan digital yang transparan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang aparat. Kelima, dorong pendidikan politik berbasis Pancasila agar rakyat memahami haknya, sementara pejabat sadar tugasnya.
Partai X menegaskan rakyat turun ke jalan karena rasa keadilan terkoyak. Mereka bukan ancaman, melainkan pengingat bagi negara. Pemerintah harus peka terhadap jeritan rakyat, bukan malah menuding makar. Demokrasi tanpa rakyat hanyalah sandiwara kosong. Negara kuat bukan karena aparat yang keras, melainkan karena keadilan yang dirasakan rakyatnya.
