beritax.id – Sistem pemerintahan dikuasai penguasa telah menciptakan ketidakadilan yang nyata bagi rakyat Indonesia. Ketika kekuasaan terpusat pada segelintir orang yang lebih fokus pada penguatan kekuasaan pribadi dan kepentingan mereka, rakyat yang seharusnya menjadi subjek dalam pemerintahan malah terpinggirkan. Pemerintahan yang terpusat ini membuat kebijakan yang diambil seringkali lebih menguntungkan pejabat dan penguasa daripada kesejahteraan masyarakat luas.
Penguasa Mengontrol Semua Aspek Pemerintahan
Di negara demokrasi yang sehat, seharusnya terdapat pembagian kekuasaan yang adil dan merata. Namun, kenyataannya, kekuasaan di Indonesia semakin terpusat hanya pada beberapa orang. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan, karena kebijakan yang dihasilkan tidak lagi mencerminkan keinginan rakyat, tetapi lebih kepada kepentingan penguasa dan pejabat yang mengendalikan negara. Ketika kekuasaan terpusat, rakyat tidak lagi dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka.
Dengan adanya ketidakadilan ini, rakyat yang sudah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, semakin terpinggirkan. Keputusan-keputusan yang seharusnya diambil untuk memperbaiki keadaan rakyat justru semakin memperburuk ketimpangan sosial.
Korupsi yang Menyebar di Semua Sektor
Salah satu dampak terbesar dari sistem yang dikuasai penguasa adalah merajalelanya korupsi di hampir semua sektor pemerintahan. Ketika kekuasaan terpusat di tangan segelintir orang, peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan menjadi sangat besar. Korupsi telah menggerogoti sumber daya negara yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Korupsi yang tidak tersentuh oleh hukum ini membuat rakyat merasa semakin kecewa terhadap sistem pemerintahan. Selain itu, proyek-proyek yang seharusnya memberikan manfaat untuk masyarakat sering kali hanya menguntungkan para penguasa dan korporasi besar. Akibatnya, pembangunan yang seharusnya merata justru hanya menguntungkan segelintir pihak yang memiliki akses kekuasaan.
Pajak yang Tidak Seimbang
Sistem perpajakan Indonesia juga semakin tidak adil. Rakyat dan menengah yang sudah terbebani dengan biaya hidup yang tinggi, harus menanggung pajak yang semakin berat. Sementara itu, para korporasi besar dan individu kaya sering kali menghindari kewajiban pajak mereka melalui celah hukum atau peraturan yang menguntungkan mereka. Ini menunjukkan betapa ketidakadilan semakin merajalela dalam sistem perpajakan yang ada, dan rakyat menjadi pihak yang paling dirugikan.
Pajak yang terkumpul, yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, sering kali digunakan untuk mendanai proyek yang lebih menguntungkan penguasa atau segelintir pejabat, tanpa memberi dampak signifikan pada kehidupan masyarakat.
Solusi dari Prinsip Partai X
Untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh sistem pemerintahan yang dikuasai penguasa, Partai X mengusulkan beberapa solusi, antara lain:
- Desentralisasi Kekuasaan
Memberikan lebih banyak kekuasaan kepada daerah agar kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan rakyat. - Pemberantasan Korupsi yang Lebih Tegas
Memperkuat lembaga-lembaga anti-korupsi yang independen dan tegas dalam menindak penyalahgunaan kekuasaan. - Pajak yang Lebih Adil dan Progresif
Menerapkan sistem pajak yang lebih progresif, di mana mereka yang lebih mampu membayar lebih sesuai dengan kapasitas mereka, sementara rakyat diberikan keringanan. - Transparansi dalam Penggunaan Anggaran Negara
Menjamin penggunaan anggaran negara yang transparan dan akuntabel, sehingga rakyat dapat memantau dan memastikan dana negara digunakan dengan tepat. - Penguatan Ekonomi Rakyat
Memberikan dukungan kepada UMKM dan sektor-sektor yang memberi dampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Kesimpulan
Rakyat tak lagi memiliki suara ketika sistem pemerintahan dikuasai penguasa. Untuk mengembalikan suara rakyat dalam pemerintahan, diperlukan reformasi yang mendalam dalam sistem pemerintahan dan ekonomi Indonesia. Pemberantasan korupsi yang tegas, sistem perpajakan yang adil, dan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat adalah langkah penting menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Dengan perubahan tersebut, Indonesia dapat kembali pada jalur yang benar menuju negara yang makmur, di mana suara rakyat didengar dan diperjuangkan.
