beritax.id – Kedaulatan rakyat adalah fondasi utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Namun, dalam praktik pemerintahan modern, makna kedaulatan itu sering kali tereduksi. Pejabat publik cenderung menempatkan diri sebagai penguasa, bukan sebagai pelayan rakyat. Padahal, dalam konsep negara yang sehat, rakyatlah pemilik kedaulatan tertinggi, bukan pejabat atau partai penguasa. Partai X menegaskan kembali pandangan mendasar ini sebagai bentuk koreksi terhadap praktik kekuasaan yang menjauh dari nilai-nilai kerakyatan.
Rinto Setiyawan: Pejabat Itu Pelayan, Bukan Raja Baru
Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan menegaskan bahwa seluruh pejabat publik harus sadar akan posisi dan tanggung jawabnya. “Tugas negara itu tiga loh melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujar Rinto.
Namun, tiga tugas itu, katanya, hanya bisa dijalankan dengan benar jika pejabat memiliki kerendahan hati untuk melayani.Menurutnya, pejabat publik yang arogan telah kehilangan orientasi moral. “Rakyat bukan bawahan pejabat. Justru pejabat yang diangkat untuk mengabdi kepada rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan, pejabat yang melayani dengan hati adalah wujud konkret negara yang berpihak kepada rakyat.
Kritik Partai X: Kekuasaan Terlalu Berpihak Pada Penguasa
Partai X menilai pemerintahan kini terlalu mementingkan penguasa bukan rakyat. Kebijakan publik sering dibuat jauh dari kebutuhan masyarakat bawah. Pejabat lebih banyak berbicara tentang pencapaian angka, bukan dampak nyata bagi rakyat. “Yang terjadi sekarang, pejabat seolah menjadi tuan. Padahal rakyatlah yang memiliki rumah bernama negara ini,” ujar Rinto.
Ia menilai perlu ada revolusi moral dalam birokrasi agar kekuasaan kembali berpihak kepada rakyat.
Partai X berpegang teguh pada empat prinsip dasar perjuangannya: Keadilan, Kemanusiaan, Kedaulatan, dan Gotong Royong. Keadilan berarti memastikan setiap warga memperoleh haknya tanpa diskriminasi. Kemanusiaan menegaskan bahwa kebijakan publik harus berpihak pada nilai-nilai moral dan empati sosial. Kedaulatan memastikan rakyat tetap menjadi sumber tertinggi kekuasaan negara. Gotong royong adalah prinsip kerja sama antara rakyat dan negara untuk mencapai kemakmuran bersama.
Rinto menjelaskan, empat prinsip tersebut bukan sekadar jargon. “Prinsip ini adalah arah moral agar pejabat sadar bahwa jabatan hanyalah sarana pengabdian,” katanya.
Solusi Partai X: Membangun Pemerintahan yang Melayani
Partai X mengusulkan tiga langkah strategis untuk mengembalikan roh pelayanan publik yang sejati:
- Reformasi etika pejabat publik.
Setiap pejabat wajib mengikuti pendidikan kenegarawanan agar memahami makna melayani rakyat. - Digitalisasi transparansi pemerintahan.
Seluruh keputusan, anggaran, dan pelayanan publik harus terbuka dan bisa diakses masyarakat secara daring. - Revitalisasi partisipasi rakyat.
Rakyat harus dilibatkan langsung dalam perumusan kebijakan melalui forum musyawarah nasional dan digital civic room.
Menurut Rinto, langkah-langkah ini akan membuat rakyat kembali menjadi pusat kekuasaan. “Dengan cara itu, rakyat bukan hanya objek pembangunan, tapi subjek yang menentukan arah negara,” ujarnya.
Penutup: Negara Kuat Karena Rakyat Dihormati
Rinto menegaskan, bangsa yang besar bukan diukur dari kekuasaan pejabatnya, melainkan dari seberapa kuat rakyatnya dihormati. “Kalau pejabat merasa berkuasa, itu tanda negara sedang sakit. Tapi jika pejabat melayani dengan tulus, itu tanda negara sehat,” ujarnya.
Partai X percaya, demokrasi sejati hanya hidup bila rakyat menjadi raja dan pejabat menjadi pelayan. Negara harus kembali kepada makna aslinya: alat untuk menyejahterakan rakyat, bukan memuliakan kekuasaan.“Rakyat adalah raja, pejabat adalah pelayan. Bila terbalik, maka negara kehilangan jiwanya,” tutup Rinto Setiyawan.
