beritax.id – Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) menegaskan komitmen untuk mendukung ketahanan pangan dan kemandirian energi nasional. Pernyataan itu disampaikan menjelang pelaksanaan Rakornas I dan Silaknas KAHMI 2025.
Rakornas akan dihadiri sekitar 950 peserta, termasuk tokoh legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dialog nasional bertema swasembada pangan dan kemandirian energi akan menjadi bagian utama dari acara.
KAHMI juga akan merilis rumusan rekomendasi terkait sistem pemilu. Sementara FORHATI turut menggelar kegiatan nasional yang mendukung program prioritas seperti keamanan pangan, MBG, dan pencegahan stunting.
Partai X: Forum Penguasa Bicara Pangan, Rakyat Kehilangan Lahan Produksi
Menanggapi pernyataan tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menyatakan ironi besar atas diskusi pangan di ruang hotel mewah. “Pangan dibahas pejabat, sawah petani masih dibeli developer,” kritiknya.
Ia mengingatkan bahwa tugas pemerintah bukan hanya merancang konsep, tapi melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan adil dan nyata. Tanpa perlindungan atas tanah rakyat, kemandirian pangan hanyalah mimpi.
Partai X menilai bahwa pemerintah tidak cukup hadir dalam bentuk forum dan rekomendasi. Mereka harus nyata hadir dalam regulasi tata ruang, pemberdayaan petani, dan penghentian alih fungsi lahan secara masif.
Jika sawah-sawah produktif terus digusur demi proyek perumahan, maka ketahanan pangan tidak akan pernah tercapai. Ketahanan pangan butuh tanah, bukan hanya retorika.
Solusi Partai X: Reforma Agraria Pangan dan Perlindungan Petani
Partai X menawarkan solusi konkret untuk menjamin ketahanan pangan sejati. Pertama, lakukan reforma agraria pangan dengan melindungi sawah rakyat dari ekspansi properti dan industri ekstraktif.
Kedua, bangun Badan Pangan Desa berbasis koperasi untuk menampung hasil petani dan menjamin harga layak. Ketiga, sediakan kredit pertanian berbunga nol persen untuk kelompok tani kecil dan pemuda tani.
Keempat, setiap kebijakan pangan wajib menyertakan audit publik atas distribusi lahan, pupuk, dan benih. Penguasa tidak boleh menyerahkan pangan pada mekanisme pasar, apalagi spekulan tanah.
Partai X menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan hasil diskusi penguasa, tapi hasil peluh petani yang sering diabaikan. Jika forum-forum nasional tak menyentuh akar masalah alih fungsi lahan, maka hasilnya tak lebih dari naskah seminar.
Negara yang kuat dalam pangan adalah negara yang berpihak pada petani, bukan pada pengembang properti. Karena tanpa sawah dan ladang, ketahanan pangan hanyalah panggung, bukan kenyataan.
