beritax.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak perlu memberlakukan pungutan pajak baru untuk masyarakat. Menurut Purbaya, sistem perpajakan yang ada saat ini sudah cukup efektif untuk menghimpun penerimaan negara. Purbaya juga menekankan bahwa kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh langsung pada pendapatan negara, tanpa perlu membuat kebijakan pajak baru.
Saat ditemui setelah pelantikannya sebagai Menteri Keuangan, Purbaya mengungkapkan bahwa kebijakan prioritasnya adalah mengatasi perlambatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Pemerintah akan memastikan bahwa meskipun anggaran terserap, dana tersebut tidak mengganggu sistem perbankan kita,” ujarnya. Dalam beberapa bulan mendatang, ia yakin masalah perlambatan ekonomi akan teratasi.
Keputusan Purbaya ini sejalan dengan kebijakan sebelumnya yang disampaikan oleh Sri Mulyani, yang juga tidak menerapkan pungutan pajak baru pada tahun ini dan 2026. Sri Mulyani menekankan pentingnya memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk mencapai target pendapatan negara yang lebih tinggi.
Pendapatan Negara Harus Digenjot dengan Aksi Nyata
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa meskipun tanpa pajak baru, pendapatan negara tetap harus ditingkatkan. Sistem yang ada bisa lebih dioptimalkan dengan memperbaiki pengelolaan dan meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, langkah-langkah ini harus didukung dengan aksi nyata di lapangan. “Kita perlu memastikan bahwa meskipun anggaran terserap, dana tersebut tidak mengganggu sistem keuangan negara,” ujarnya.
Purbaya juga menyinggung sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Ia memberikan jaminan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan omzet di bawah Rp500 juta tidak perlu membayar pajak penghasilan (PPh). Sedangkan bagi UMKM dengan omzet di antara Rp500 juta dan Rp4,8 miliar, mereka hanya dikenakan PPh final 0,5 persen. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban pajak bagi sektor yang paling terdampak oleh berbagai kendala ekonomi.
Namun, meskipun kebijakan ini terlihat menguntungkan bagi masyarakat dan sektor UMKM, Partai X mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah jangan hanya berhenti pada pembicaraan. “Jangan Cuma Bicara, Aksi Nyata!” tegas Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan. Menurutnya, tugas negara bukan hanya mengeluarkan kebijakan yang tidak melibatkan implementasi nyata, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dapat dirasakan langsung oleh rakyat.
Solusi Partai X: Mengoptimalkan Sumber Daya Tanpa Membebani Rakyat
Partai X berpendapat bahwa pemerintah harus bekerja lebih keras untuk menemukan solusi yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga dapat memberikan dampak jangka panjang bagi rakyat. Negara perlu mengoptimalkan penerimaan negara tanpa harus menambah beban pada rakyat, terutama kelompok yang rentan seperti UMKM.
Partai X juga menekankan perlunya reformasi besar dalam pengelolaan sumber daya dan sistem perpajakan yang lebih inklusif, sehingga semua elemen masyarakat dapat merasakan manfaatnya. “Kita harus memastikan kebijakan ini benar-benar terimplementasi dengan baik dan tidak hanya berakhir sebagai wacana semata,” ujar Rinto Setiyawan.
Perbaikan sistem perpajakan bukan hanya soal meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memastikan bahwa pajak yang dipungut digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Partai X adalah dengan memastikan alokasi anggaran yang lebih adil dan merata. Serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Reformasi perpajakan yang sesungguhnya akan terasa manfaatnya ketika pajak yang dibayar kembali dinikmati oleh masyarakat dalam bentuk layanan publik yang lebih baik dan infrastruktur yang lebih maju.
Kesimpulan:
Purbaya Yudhi Sadewa mungkin tidak mengusulkan pajak baru, tetapi Partai X menekankan bahwa langkah ini harus diikuti dengan aksi nyata untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat. Kebijakan pemerintah seharusnya tidak hanya menjadi retorika, tetapi harus tercermin dalam setiap tindakan yang menyentuh kehidupan rakyat. Pemerintah harus memikirkan langkah konkret untuk menyejahterakan rakyat, bukan sekadar berbicara tentang kebijakan yang tidak terukur.
