beritax.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) memberi penjelasan ke publik jika serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) rendah. Dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Purbaya menyatakan pemantauan anggaran MBG perlu dilakukan rutin. Ia berjanji hadir mendampingi Kepala BGN saat konferensi pers bulanan, sekaligus memastikan publik mendapat informasi jelas terkait penyerapan anggaran.
Presiden Prabowo sebelumnya meluncurkan program MBG untuk memperbaiki gizi anak dan ibu hamil. Namun, data BGN menunjukkan serapan anggaran baru Rp13,2 triliun atau 18,6 persen dari pagu awal Rp71 triliun. Padahal penerima manfaat sudah mencapai 22 juta orang. Anggaran MBG dalam RAPBN 2026 bahkan ditingkatkan drastis menjadi Rp335 triliun, menjadikannya salah satu pos terbesar dalam APBN.
Partai X Ingatkan Tugas Negara
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan tugas negara ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ia menyoroti bahwa pemantauan anggaran tidak boleh berhenti pada serapan belanja, tetapi harus sampai pada manfaat nyata yang dirasakan rakyat. Menurutnya, anggaran adalah alat, sementara tujuan sejatinya adalah kesejahteraan rakyat.
Prinsip Partai X: Anggaran untuk Rakyat, Bukan Pejabat
Partai X menekankan prinsip bahwa negara adalah rakyat, wilayah, dan pemerintah. Pemerintah hanyalah pelaksana, bukan pemilik negara. Anggaran negara ibarat bahan bakar dalam perjalanan bus, di mana rakyat adalah penumpang dan presiden hanya sopir. Jika bahan bakar habis dipakai tanpa tujuan jelas, penumpang akan dirugikan. Karena itu, serapan anggaran harus berarti serapan manfaat langsung bagi rakyat, bukan sekadar angka laporan.
Partai X menilai pola birokrasi saat ini masih berorientasi pada laporan serapan, bukan evaluasi dampak nyata. Anggaran besar hanya akan menjadi beban jika tidak terdistribusi adil. Rakyat butuh bukti, bukan janji. Program sebesar MBG harus diawasi ketat, karena rawan manipulasi data penerima maupun kebocoran distribusi.
Solusi Partai X: Reformasi Anggaran dan Digitalisasi
Partai X menawarkan solusi konkret melalui reformasi pengelolaan anggaran berbasis kepakaran, transparansi, dan digitalisasi. Semua penerima manfaat MBG harus tercatat jelas dalam sistem digital yang terintegrasi dengan NIK. Audit publik dilakukan secara berkala agar rakyat mengetahui ke mana uang negara dibelanjakan. Selain itu, pendidikan politik anggaran perlu diperkuat agar rakyat paham haknya, bukan sekadar menjadi objek program pemerintah.
Partai X menegaskan bahwa ukuran keberhasilan bukan sekadar serapan anggaran, tetapi kesejahteraan rakyat yang meningkat. Rakyat harus merasakan manfaat, bukan sekadar mendengar laporan pers. Negara ada untuk rakyat, bukan rakyat untuk negara.
