beritax.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera mencairkan tambahan anggaran untuk empat program prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana Aceh. Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, keagamaan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Permintaan tersebut disampaikan Tito saat bertemu Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/7). Menurut Tito, empat sektor tersebut menjadi kebutuhan paling mendesak agar masyarakat terdampak bencana dapat segera kembali menjalankan aktivitas ekonomi dan kehidupan sosialnya.
Pemerintah sebelumnya telah mencairkan Rp31,1 triliun dari total anggaran Rp39 triliun yang dialokasikan untuk kementerian dan lembaga dalam Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Aceh. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pembangunan infrastruktur, perbaikan sekolah, pembangunan hunian tetap, fasilitas kesehatan, hingga bantuan sosial. Namun, percepatan pemulihan tidak hanya membutuhkan besarnya anggaran, tetapi juga memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak. Pemulihan pascabencana harus menjadi proses mengembalikan kehidupan rakyat, bukan sekadar menyelesaikan administrasi anggaran.
Prayogi R Saputra: Negara Hadir untuk Melindungi dan Memulihkan Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra mengingatkan bahwa negara memiliki tiga tugas utama, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Menurut Prayogi, penanganan pascabencana merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran negara dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan.
“Ketika rakyat mengalami bencana, negara tidak cukup hanya hadir melalui pencairan anggaran. Negara harus memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar mengembalikan kehidupan masyarakat, memulihkan ekonomi, dan memberikan kepastian masa depan bagi korban terdampak,” ujar Prayogi.
Ia menilai anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi harus ditempatkan sebagai instrumen pemulihan rakyat, bukan hanya sebagai program pembangunan fisik.
Menurutnya, keberhasilan pemulihan Aceh tidak hanya diukur dari berapa besar dana yang dikucurkan, tetapi dari seberapa cepat masyarakat dapat kembali bekerja, mendapatkan akses pendidikan, menjalankan usaha, serta hidup secara layak.
Kritis: Tambahan Anggaran Harus Diikuti Perubahan Dampak Nyata
Prayogi menilai langkah pemerintah mempercepat pencairan anggaran pemulihan Aceh merupakan hal penting. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada penambahan anggaran semata. Menurutnya, pengalaman berbagai program pemulihan menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukan hanya ketersediaan dana, tetapi juga efektivitas pelaksanaan di lapangan. “Anggaran adalah alat, bukan tujuan. Tujuan akhirnya adalah rakyat yang terdampak bencana bisa kembali mandiri dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik,” katanya.
Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar setiap program benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Sektor pertanian, kelautan, UMKM, pendidikan, serta tempat ibadah harus menjadi perhatian karena sektor-sektor tersebut memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat Aceh.
Objektif: Pemulihan Aceh Membutuhkan Sinergi Pemerintah dan Pengawasan Publik
Berdasarkan data pemerintah, kebutuhan pemulihan pascabencana Aceh mencakup berbagai bidang. Anggaran besar telah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan fasilitas pendidikan, hunian masyarakat, layanan kesehatan, serta bantuan sosial. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tambahan anggaran untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, keagamaan, serta UMKM yang menjadi bagian penting dalam pemulihan ekonomi masyarakat. Mendagri Tito Karnavian juga meminta proses administrasi dan persetujuan anggaran dipercepat agar dana dapat segera digunakan untuk mempercepat pemulihan.
Prayogi menilai koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting agar kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri. “Pemulihan bencana membutuhkan kerja bersama. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat harus memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembalikan kehidupan rakyat,” ujarnya.
Prinsip Partai X: Negara Harus Mengutamakan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat
Prayogi menjelaskan bahwa prinsip Partai X menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara. Pemerintah memiliki kewajiban menjalankan kekuasaan untuk menciptakan keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam prinsip tersebut, penyelenggaraan negara harus dilakukan secara:
- Berorientasi pada kepentingan rakyat, sehingga setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
- Efektif dan efisien, agar sumber daya negara digunakan secara tepat sasaran.
- Transparan dan akuntabel, agar masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran publik.
- Berkeadilan, sehingga bantuan dan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat.
Menurut Prayogi, pemulihan Aceh harus menjadi contoh bagaimana negara menjalankan fungsi pelayanan dan perlindungan terhadap rakyat dalam situasi krisis.
Solutif: Empat Langkah Memastikan Pemulihan Aceh Tepat Sasaran
1. Utamakan Pemulihan Ekonomi Masyarakat Terdampak
Prayogi mendorong pemerintah memastikan program pemulihan tidak hanya memperbaiki fasilitas, tetapi juga menghidupkan kembali sumber penghasilan masyarakat. Sektor pertanian, perikanan, dan UMKM harus menjadi prioritas karena menjadi tumpuan ekonomi banyak keluarga. Bantuan harus diarahkan agar masyarakat mampu kembali produktif dan tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah.
2. Bangun Sistem Pengawasan Anggaran yang Terbuka
Menurut Prayogi, besarnya anggaran pemulihan harus diiringi dengan mekanisme pengawasan yang kuat. Pemerintah perlu membuka informasi pelaksanaan program secara transparan agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan dana publik. Dengan demikian, risiko penyimpangan dapat dicegah dan manfaat anggaran dapat dirasakan secara maksimal.
3. Percepat Birokrasi Tanpa Mengurangi Akuntabilitas
Prayogi menilai percepatan pencairan anggaran memang diperlukan dalam kondisi pascabencana. Namun, percepatan tersebut tetap harus mengikuti prinsip tata kelola yang baik. “Kecepatan penting, tetapi ketepatan lebih penting. Jangan sampai alasan percepatan justru membuka ruang bagi penyalahgunaan anggaran,” katanya.
4. Jadikan Pemulihan Sebagai Investasi Masa Depan Aceh
Menurut Prayogi, rehabilitasi pascabencana harus dirancang bukan hanya untuk mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi membangun daerah yang lebih kuat menghadapi risiko di masa depan. Pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kapasitas daerah harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang.
Penutup: Anggaran Besar Harus Menghasilkan Kehidupan Rakyat yang Lebih Baik
Pemulihan Aceh membutuhkan lebih dari sekadar pencairan anggaran. Dibutuhkan kebijakan yang tepat sasaran, pengawasan yang kuat, serta keberpihakan nyata kepada masyarakat terdampak. Prayogi R Saputra menegaskan bahwa ukuran keberhasilan negara bukan hanya dari jumlah anggaran yang dikeluarkan, tetapi dari kemampuan negara mengembalikan harapan dan kesejahteraan rakyat. “Negara hadir ketika rakyat merasa terlindungi, mendapatkan pelayanan, dan mampu kembali berdiri setelah menghadapi kesulitan,” tutup Prayogi.
