beritax.id – Komisi VI DPR RI membahas perkembangan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Pembahasan berlangsung dalam rapat kerja pada Rabu (15/7). Salah satu isu yang mencuat adalah informasi pengadaan 1,8 juta unit kipas angin Kopdes Merah Putih. Nilai anggaran yang disebut mencapai Rp1,8 triliun menjadi perhatian publik.
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mempertanyakan transparansi informasi terkait pengadaan tersebut. Ia menyebut belum mendapatkan informasi resmi dari pemerintah mengenai rencana tersebut. Menurut Mufti, pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai kebutuhan dan harga pengadaan. Transparansi menjadi penting agar program pemerintah tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
Perhitungan harga pasar juga menjadi sorotan dalam pembahasan tersebut. Mufti menyebut harga kipas angin di berbagai platform perdagangan elektronik berkisar Rp300 ribu hingga Rp338 ribu. Dengan perhitungan tersebut, DPR menilai efisiensi anggaran harus menjadi perhatian pemerintah. Setiap penggunaan anggaran negara harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Transparansi Anggaran Menjadi Kunci Kepercayaan Publik
Program Kopdes Merah Putih merupakan salah satu program strategis pemerintah. Program tersebut bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat melalui koperasi desa. Namun, setiap program besar membutuhkan pengawasan yang kuat. Anggaran publik harus dikelola secara terbuka, akuntabel, dan bertanggung jawab. Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra mengingatkan bahwa negara memiliki tiga tugas utama. “Tugas negara itu tiga, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujar Prayogi.
Menurut Prayogi, setiap kebijakan pemerintah harus kembali kepada kepentingan rakyat. Negara tidak boleh membuat kebijakan yang membebani masyarakat. Ia menilai penggunaan anggaran publik harus selalu memenuhi prinsip kebermanfaatan. Program pemerintah harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara nyata. Prayogi menegaskan bahwa rakyat merupakan pemilik kedaulatan negara. Sementara pemerintah memiliki tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat. Karena itu, setiap proyek pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan rakyat.
Pemerintah Harus Pastikan Program Tidak Disalahgunakan
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa dirinya belum mengetahui secara rinci mengenai pengadaan kipas angin tersebut. Menurutnya, pengadaan tersebut bukan berada dalam kewenangan kementeriannya. Meski demikian, Kementerian Koperasi telah menyiapkan Sistem Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes). Sistem tersebut memuat dashboard mengenai stok dan daftar barang subsidi yang diterima koperasi. Pemerintah menyatakan sistem itu akan terus dikembangkan. Bagi Partai X, penguatan sistem digital menjadi langkah penting. Digitalisasi dapat membantu menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan.
Prinsip Partai X menekankan bahwa pemerintahan harus berjalan efektif, efisien, dan terbuka. Pengelolaan negara harus diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial. Karena itu, program Kopdes Merah Putih perlu memiliki sistem pengawasan berlapis. Pengawasan tersebut melibatkan pemerintah, DPR, masyarakat, dan lembaga pengawas. Prayogi menilai keterbukaan data menjadi kebutuhan utama. Pemerintah harus menyediakan informasi yang mudah diakses masyarakat. “Jangan sampai program yang bertujuan membantu rakyat justru menimbulkan kecurigaan,” ujarnya.
Menurutnya, transparansi bukan bentuk hambatan terhadap pembangunan. Transparansi merupakan cara memastikan pembangunan berjalan sesuai tujuan.
Anggaran Negara Harus Berorientasi Kepentingan Publik
Berdasarkan data Simkopdes, jumlah Kopdes Merah Putih tercatat mencapai 83.380 unit. Namun, baru 16.306 unit yang menyelesaikan pembangunan gerai fisik. Selain itu, jumlah transaksi yang tercatat mencapai 54.134 transaksi sejak awal 2026. Nilai transaksi tersebut mencapai Rp56,77 miliar. Data tersebut menunjukkan program masih membutuhkan penguatan implementasi. Pemerintah perlu memastikan setiap koperasi memiliki kesiapan operasional.
Partai X menilai pembangunan ekonomi rakyat harus dilakukan secara terencana. Program koperasi harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat desa. Prayogi menyampaikan bahwa negara harus hadir melalui pelayanan yang berkualitas. Kehadiran negara tidak cukup hanya melalui program. Negara juga harus memastikan program tersebut berjalan tepat sasaran. Masyarakat harus menjadi penerima manfaat utama. Ia mengingatkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dapat merusak kepercayaan publik. Karena itu, setiap pejabat harus menjaga integritas. Menurutnya, prinsip pemerintahan yang baik harus menjadi dasar setiap kebijakan. Pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat dibanding kepentingan kelompok tertentu.
Solusi Partai X untuk Memperkuat Kopdes Merah Putih
Partai X menawarkan beberapa langkah untuk memperkuat pelaksanaan program Kopdes Merah Putih. Pertama, pemerintah perlu membuka seluruh informasi pengadaan secara digital. Data anggaran, harga barang, dan pemasok harus dapat dipantau publik. Kedua, pemerintah perlu memperkuat sistem audit sebelum dan setelah program berjalan. Audit diperlukan untuk mencegah pemborosan anggaran negara. Ketiga, pemerintah harus memastikan koperasi memiliki kapasitas pengelolaan yang memadai. Pelatihan sumber daya manusia harus menjadi prioritas.
Keempat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam pengawasan program. Partisipasi publik dapat memperkuat kontrol sosial. Kelima, pemerintah harus membuat indikator keberhasilan yang jelas. Program tidak hanya dinilai dari jumlah unit koperasi. Keberhasilan harus dilihat dari peningkatan ekonomi masyarakat. Koperasi harus mampu membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal. Prayogi menegaskan bahwa pembangunan harus berorientasi pada rakyat. Negara harus memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata.
DPR Diminta Kawal Program Secara Kritis
DPR memiliki peran penting dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai aturan. Fungsi pengawasan harus dilakukan secara konsisten. Pengawasan bukan bertujuan menghambat program pemerintah. Pengawasan bertujuan menjaga agar kebijakan tetap berada pada jalurnya. Partai X mendorong DPR menjalankan fungsi kontrol secara objektif. Setiap kebijakan harus diuji berdasarkan kepentingan masyarakat.
Program Kopdes Merah Putih memiliki peluang besar memperkuat ekonomi desa. Namun, peluang tersebut harus diiringi tata kelola yang transparan. Publik membutuhkan kepastian bahwa anggaran negara digunakan secara tepat. Kepercayaan masyarakat menjadi modal utama keberhasilan program pemerintah. Dengan transparansi, efisiensi, dan pengawasan kuat, Kopdes Merah Putih dapat menjadi program yang bermanfaat. Negara harus hadir bukan hanya melalui kebijakan. Negara harus hadir melalui pelayanan yang nyata bagi seluruh rakyat.
