beritax.id – Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 pada 27 Maret lalu. Instruksi ini bertujuan mengoptimalkan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Sebanyak 47 kementerian dan lembaga menerima mandat langsung dengan target integrasi program dan akurasi sasaran.
Dalam instruksi tersebut, strategi yang ditekankan mencakup tiga hal utama. Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Kedua, peningkatan pendapatan. Ketiga, pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan yang tersebar di berbagai wilayah.
Prabowo juga mewajibkan penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai basis perencanaan dan pelaksanaan program. Ia menegaskan pentingnya pendekatan berbasis bukti serta sinergi antar kementerian dan lembaga.
Partai X: Rakyat Butuh Kepastian, Bukan Deretan Instruksi
Menanggapi instruksi tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menyatakan apresiasi terhadap niat baik pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa rakyat sudah kenyang dengan janji yang berulang tapi minim realisasi.
“Apresiasi boleh, tapi evaluasi harus. Berapa kali kemiskinan jadi prioritas, tapi tetap jadi kenyataan pahit rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, Inpres seharusnya tidak menjadi alat seremonial, melainkan kebijakan dengan tolok ukur keberhasilan yang terukur dan dirasakan langsung masyarakat. Ia mengingatkan, tugas pemerintah adalah tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Tanpa hasil nyata, tiga fungsi ini hanya tinggal jargon.
Partai X menilai pentingnya menyoroti efektivitas 47 lembaga yang diberi tanggung jawab. Rinto mempertanyakan bagaimana sinkronisasi kebijakan dapat dilakukan jika antarinstansi masih disibukkan urusan sektoral masing-masing.
“Kita tahu dari pengalaman, makin banyak lembaga, makin sulit koordinasi. Jangan sampai Inpres ini hanya menciptakan banjir rapat, bukan solusi,” tegasnya.
Ia juga meminta adanya transparansi indikator keberhasilan dari tiap strategi, baik dalam pengurangan pengeluaran masyarakat maupun peningkatan pendapatan. Tanpa indikator dan pelaporan periodik, evaluasi menjadi sulit dilakukan oleh publik.
Bersama Rakyat, Bukan Sekadar Libatkan Masyarakat
Partai X mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Program seperti sekolah rakyat harus memiliki arah yang jelas. Pemerintah juga harus memperbaiki akurasi data penerima bantuan. Masalah klasik seperti data ganda dan tidak tepat sasaran masih kerap ditemukan.
“Kalau data masih semrawut, bagaimana bisa bicara penghapusan kemiskinan ekstrem? Rakyat kecil justru sering tidak masuk daftar bantuan,” kritik Rinto.
Instruksi Prabowo menyebut pelibatan masyarakat. Namun, Partai X menekankan pentingnya bukan hanya ‘melibatkan’, tetapi benar-benar ‘mendengar dan memberdayakan’. Keterlibatan harus terjadi sejak perencanaan hingga evaluasi.
Menurut prinsip Partai X, rakyat bukan objek belas kasihan, tetapi subjek aktif dalam pembangunan. Oleh karena itu, partisipasi harus setara dan bermakna, bukan formalitas.
Di akhir pernyataan, Rinto menegaskan bahwa kritik ini bukan penolakan terhadap Inpres, melainkan dorongan agar kebijakan tidak berhenti di meja birokrasi.
“Kalau memang ingin menurunkan angka kemiskinan, jangan cuma kasih rakyat janji manis, tapi hadirkan bukti yang bisa dirasa,” pungkasnya.
