beritax.id – Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 200 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Hal ini disampaikan Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Kemensos, Agus Zainal Arifin, saat rapat kerja bersama Komisi X DPR, Senin (19/5/2025).
Sebanyak 200 sekolah tersebut dibagi menjadi 100 Sekolah Rakyat akan dibangun dengan dana APBN dan dikelola oleh Kementerian PUPR. Sementara 100 sekolah sisanya akan melibatkan swasta serta didukung Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian BUMN.
Agus menyebut bahwa hingga 12 Mei 2025 sudah ada 63 titik pembangunan yang diproyeksikan mulai operasional pada Juli tahun ini. Pemerintah menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat.
Guru ASN akan diprioritaskan untuk mengajar, namun PPPK dan lulusan PPG juga akan dilibatkan melalui seleksi dan penugasan. Pemerintah berharap ini menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan dasar yang terjangkau.
Partai X: Jangan Gunakan Kata ‘Rakyat’ untuk Bungkus Proyek Sentralistik
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa rakyat bukan label. “Kalau isinya dikendalikan pejabat dan kontennya menjauh dari kebutuhan rakyat, itu bukan Sekolah Rakyat,” tegasnya.
Menurutnya, membangun fisik sekolah tanpa membebaskan isi pendidikan hanya akan melahirkan lembaga yang memperpanjang dominasi penguasa. Ia mengingatkan, tugas negara adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat, bukan membentuk rakyat menjadi pasif dan patuh secara ideologis.
Partai X menilai konsep Sekolah Rakyat hanya akan bermakna jika kurikulumnya berpihak pada kebutuhan warga dan membentuk keberdayaan. Rakyat tidak butuh ruang belajar yang indah, tapi hampa pemikiran.
Sekolah sejati mengajarkan kemandirian, bukan ketundukan. Jika kontennya dikendalikan kekuasaan, maka “rakyat” dalam namanya hanya menjadi kedok simbolik.
Solusi Partai X: Wujudkan Sekolah Rakyat yang Membebaskan dan Memberdayakan
- Kurikulum Sekolah Rakyat Harus Berbasis Kebutuhan Lokal dan Konteks Sosial Masyarakat
- Guru Sekolah Rakyat Wajib Dibekali Pelatihan tentang Pendidikan Partisipatif dan Kritis
- Libatkan Komunitas dalam Penyusunan Materi Pembelajaran
- Audit Transparan terhadap Dana APBN dan Dana Swasta yang Masuk ke Sekolah Rakyat
- Bangun Sistem Penilaian yang Menekankan pada Proses, Bukan Sekadar Angka dan Sertifikat
- Sekolah Rakyat Harus Jadi Lumbung Kepemimpinan Warga, Bukan Alat Rekrutmen Penguasa
- Sekolah Negarawan: Pilar Utama Pendidikan Emansipatif dalam Gagasan Partai X
Partai X membangun Sekolah Negarawan untuk mencetak pemimpin yang tak sekadar belajar, tapi berpikir dan melayani. Konsep Sekolah Rakyat harus sejiwa dengan semangat ini: membebaskan, memerdekakan, dan memberdayakan.
“Jika Sekolah Rakyat jadi ruang rekrutmen kekuasaan, maka itu penghinaan atas semangat rakyat itu sendiri,” kata Prayogi.
Partai X mengingatkan bahwa nama rakyat hanya berarti jika rakyat menjadi subjek, bukan objek. Sekolah Rakyat sejati adalah tempat di mana anak-anak diajar untuk mencintai keadilan, bukan sekadar mendengar perintah.
