beritax.id – Presiden Prabowo Subianto mengaku berhasil menyelamatkan ratusan triliun uang rakyat dalam enam bulan. Pernyataan itu disampaikan saat Kongres IV Tidar, Sabtu (17/5), sebagai bukti tekad memberantas korupsi. Presiden juga menyebut penegak hukum kerap menghadapi intimidasi, mulai dari rumah didatangi hingga mobil diikuti. Namun Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak gentar menghadapi ancaman terhadap upaya penegakan hukum yang sedang berjalan.
Presiden menyerukan semua kader Gerindra untuk tidak tunduk pada kekuatan yang ingin membuat pemimpin Indonesia lemah. Ia kembali mengutip sumpah jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945. Namun hingga kini, publik belum melihat pejabat tinggi negara benar-benar dijerat oleh hukum secara transparan dan adil. Klaim besar tidak cukup jika hukum masih tumpul ke atas dan hanya tajam ke arah rakyat kecil dan oposisi.
Pemerintah Adalah Pelayan, Bukan Raja Kekuasaan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan kembali tiga tugas utama pemerintah berdasarkan prinsip dasar negara. “Pemerintah harus melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil,” tegas Rinto dalam pernyataan tertulis. Ia menyindir, saat ini banyak pejabat justru lebih melayani kekuasaan dan melindungi pejabat dari proses hukum. Menurutnya, penegakan hukum bukan soal keberanian bicara, tapi soal keberanian menyentuh lingkaran sendiri.
Prinsip Partai X menyatakan bahwa pemerintah hanyalah sebagian kecil dari rakyat yang diberi kewenangan.
Negara itu bus milik rakyat, bukan kendaraan pribadi pejabat. Pemerintah hanyalah sopir, bukan pemilik. Jika sopir menyimpang, rakyat berhak menggantinya. Jika hukum hanya pajangan, rakyat berhak menggugat dan menuntut keadilan.
X Institute melalui Sekolah Negarawan telah memulai pendidikan integritas sejak dini berbasis Pancasila dan prinsip rakyat berdaulat. Sekolah ini mencetak pemimpin yang tak hanya anti korupsi secara retorik, tapi berani menyentuh aktor utama perusak negara. Negarawan sejati bukan yang berani klaim, tapi yang berani koreksi sistem dan lingkaran terdekatnya sendiri.
Solusi Partai X: Bukan Sekadar Teriak Anti-Korupsi, Tapi Sistemik dan Menyeluruh
Partai X menawarkan lima solusi konkret untuk membongkar sistem korupsi yang selama ini dijaga struktur kekuasaan:
- Reformasi Hukum Berbasis Kepakaran, Bukan Kepentingan
Bangun lembaga hukum independen bukan dari kepentingan kelompok. - Digitalisasi Transparansi Anggaran Nasional
Seluruh alokasi dan realisasi anggaran dibuka dalam satu platform publik real-time. - Audit Total Kelembagaan yang Rentan Rente Kekuasaan
KPK, kejaksaan, dan kementerian wajib audit eksternal tahunan yang dilaporkan ke publik. - Hapus Imunitas bagi Pejabat Tertentu
Tak boleh ada pejabat yang kebal hukum dengan alasan posisi atau afiliasi partai. - Perluas Sekolah Negarawan sebagai Filter Pemimpin Masa Depan
Didik pejabat yang tak hanya bisa bicara hukum, tapi hidup dalam prinsip keadilan.
Partai X menyambut baik semangat pemberantasan korupsi, tapi menolak glorifikasi jika tanpa bukti menyentuh puncak kuasa. Rakyat bosan dengan pidato anti-korupsi yang hanya jadi alat promosi penguasa tanpa tindakan nyata dan adil. Jika negara serius, maka hukum harus berani menyentuh pejabat, bukan hanya rakyat kecil atau aktor pinggiran.
