beritax.id – Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog terbuka dengan pimpinan ormas, tokoh lintas agama, serikat buruh, dan partai politik di Istana Negara. Pertemuan pada Senin berlangsung sejak sore hingga malam, membahas kritik mendasar terhadap pejabat publik dan lembaga negara.
Berbagai isu disampaikan langsung, mulai dari arogansi pejabat, gaya hidup hedon anggota DPR, hingga kebijakan yang membebani rakyat. Tuntutan percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan juga mengemuka dari perwakilan serikat buruh.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, menegaskan demonstrasi tetap harus diberi ruang karena itu saluran aspirasi kelompok kecil.
Suara Partai X: Aspirasi Itu Sudah Lama Tersampaikan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai pertemuan ini penting, tetapi mengingatkan bahwa rakyat sudah lama bersuara. “Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jangan hanya mendengar ketika rakyat marah,” kata Rinto.
Menurutnya, berbagai kritik soal korupsi, pajak mencekik, hingga perilaku pejabat yang pamer kekayaan bukanlah hal baru. Rakyat telah lama mengingatkan, namun negara terlalu lambat merespons.
Prinsip Partai X: Negara untuk Rakyat, Bukan Pejabat
Dalam dokumen prinsip Partai X, ditegaskan negara hanya instrumen rakyat, bukan milik pejabat berkuasa. Pejabat hanyalah pelayan, sementara rakyat adalah raja. Jika pejabat hidup mewah sementara rakyat terhimpit, itu pengkhianatan terhadap konstitusi dan Pancasila.
Demokrasi sejati menuntut keterbukaan aspirasi. Menutup ruang kritik sama dengan menutup napas rakyat.
Solusi Partai X: Jalan Keluar yang Nyata
Partai X menawarkan solusi strategis agar aspirasi rakyat benar-benar menjadi pijakan kebijakan. Pertama, musyawarah kenegarawanan nasional lintas tokoh untuk menyusun visi kolektif bangsa. Kedua, amandemen kelima UUD 1945 untuk mengembalikan kedaulatan penuh ke tangan rakyat.
Ketiga, percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai senjata melawan korupsi. Keempat, reformasi hukum berbasis kepakaran agar keadilan tidak tunduk pada uang dan mayoritas semu.
Kelima, penataan birokrasi digital untuk memangkas biaya, memperkuat transparansi, dan mencegah korupsi anggaran. Keenam, pendidikan berbasis Pancasila untuk menanamkan kesadaran rakyat bahwa suara mereka adalah kedaulatan.
Partai X menegaskan, aspirasi rakyat tidak boleh berhenti di ruang pertemuan istana. Kritik harus ditindaklanjuti menjadi kebijakan nyata.
“Rakyat sudah berteriak sejak lama. Negara harus mendengar, bukan hanya saat rakyat turun ke jalan,” tutup Rinto.
