beritax.id — Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai upaya memastikan arah pembangunan nasional tetap berkelanjutan. Ia menyebut, PPHN menjadi peta jalan untuk menghindari terputusnya pembangunan akibat pergantian pemerintahan.
“Setiap pemerintahan punya visi berbeda. Tanpa pedoman bersama, pembangunan sulit dijaga konsistensinya,” ujar Eddy.
Hal itu disampaikan dalam Rakernas Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) di Universitas Muhammadiyah Malang.
Eddy menambahkan, PPHN tidak akan mengurangi kewenangan pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan, melainkan memberi arah nilai dan jangka panjang. Ia menegaskan PPHN harus mengintegrasikan pembangunan manusia, kelembagaan, dan ekonomi dalam kerangka keberlanjutan nasional. Menurutnya, forum-forum akademik dan masyarakat sipil dibutuhkan untuk memperkaya gagasan PPHN agar berpihak pada kepentingan publik.
Partai X: Pembangunan Harus Berpusat pada Rakyat
Menanggapi hal tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan menilai arah pembangunan tidak boleh berhenti pada tataran dokumen. Menurutnya, tugas negara itu tiga melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Pembangunan tidak boleh hanya menjadi proyek pejabat, tapi harus berakar pada kebutuhan rakyat,” ujarnya tegas.
Rinto menekankan, PPHN hanya akan bermakna jika menempatkan rakyat sebagai pelaku utama, bukan sekadar objek kebijakan.Ia mengingatkan, banyak kebijakan pembangunan gagal karena orientasinya pada infrastruktur dan investasi, bukan kesejahteraan sosial.
“Kalau pembangunan hanya untuk angka pertumbuhan, rakyat hanya jadi penonton,” katanya.
Partai X menegaskan, pembangunan berkelanjutan sejati harus menumbuhkan kemandirian daerah, keadilan ekonomi, dan lapangan kerja yang bermartabat.
Prinsip Partai X: Rakyat Adalah Arah dan Ukuran Pembangunan
Dalam prinsip Partai X, kekuasaan wajib digunakan untuk mengembalikan kesejahteraan kepada rakyat. Pembangunan yang berkeadilan tidak boleh dipisahkan dari nilai kemanusiaan dan moralitas publik.
“Negara kuat bukan karena proyek besar, tapi karena rakyatnya berdaya dan tidak lapar,” ujar Rinto.
Ia menilai PPHN harus jadi dokumen etis, bukan sekadar teknokratis, agar pemerintah tidak kehilangan arah sosial. Partai X juga mengingatkan bahwa konsistensi pembangunan lintas pemerintahan harus diikuti dengan konsistensi moral. Menurut Rinto, tidak cukup berbicara soal kesinambungan fisik tanpa memastikan keadilan sosial dan keseimbangan lingkungan.
“Keberlanjutan bukan hanya di atas kertas, tapi di sawah, di pasar, dan di rumah rakyat,” katanya.
Solusi Partai X
Untuk memastikan PPHN berpihak pada rakyat, Partai X menawarkan beberapa langkah konkret:
- Reorientasi PPHN ke arah kesejahteraan rakyat, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi.
- Pelibatan masyarakat sipil dalam setiap tahapan penyusunan dan evaluasi pembangunan nasional.
- Desentralisasi fiskal yang adil, agar daerah memiliki ruang untuk mengelola potensi dan kebutuhan sendiri.
- Akuntabilitas kebijakan pembangunan, dengan laporan terbuka mengenai dampak sosial dan ekonomi.
- Keadilan antargenerasi, memastikan pembangunan tidak merusak sumber daya alam dan masa depan anak bangsa.
Rinto menegaskan, pembangunan berkelanjutan sejati hanya mungkin bila berpihak pada rakyat. “PPHN jangan jadi alat legitimasi proyek, tapi pedoman moral kebangsaan,” katanya.
Ia menambahkan, pembangunan harus tumbuh dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. “Kalau rakyat sejahtera, itulah pembangunan yang berkelanjutan sesungguhnya,” tutup Rinto.
