beritax.id – Dalam potret pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, pemerintah menampilkan capaian makro yang dinilai positif dan stabil. Namun bersamaan dengan itu, kebijakan fiskal justru mempersempit subsidi dan menaikkan beban pajak. Bagi rakyat, pertumbuhan tersebut tidak hadir sebagai kabar baik, melainkan sebagai tekanan baru dalam kehidupan sehari-hari.
Penyempitan subsidi pada sektor-sektor penting seperti energi dan kebutuhan dasar berdampak langsung pada kenaikan biaya hidup. Rakyat harus menanggung harga yang lebih mahal, sementara pendapatan tidak meningkat secara sepadan. Dalam kondisi ini, subsidi yang seharusnya menjadi alat perlindungan justru ditarik ketika rakyat masih rentan.
Pajak Naik, Daya Tahan Rakyat Tergerus
Di saat subsidi dikurangi, beban pajak justru meningkat. Kebijakan ini membuat ruang ekonomi rumah tangga semakin sempit. Rakyat bukan hanya menghadapi harga yang naik, tetapi juga kewajiban fiskal yang bertambah. Pertumbuhan ekonomi pun terasa seperti beban, bukan kemajuan.
Tanggapan Prayogi R Saputra: Negara Tidak Boleh Lepas Tangan
Menanggapi situasi tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa negara tidak boleh menjauh dari rakyat saat tekanan ekonomi meningkat.
“Tugas negara itu ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika dalam potret pertumbuhan ekonomi subsidi dipersempit lalu pajak dinaikkan, sementara rakyat belum kuat, maka negara gagal menjalankan fungsi perlindungannya,” tegas Prayogi.
Ia menekankan bahwa kebijakan fiskal harus berpihak pada ketahanan hidup rakyat.
Akar Masalah: Fiskal Tidak Berbasis Keadilan
Prayogi menilai persoalan utama terletak pada pengelolaan fiskal yang lebih mengejar keseimbangan angka daripada keadilan sosial. Tanpa keberpihakan, subsidi dan pajak berubah menjadi alat penekan, bukan instrumen pemerataan.
Solusi: Fiskal Berpihak dan Berkeadilan
Sebagai langkah perbaikan, Partai X melalui X Institute mendorong solusi berikut:
- Subsidi Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Negara harus memastikan subsidi benar-benar melindungi kelompok rentan dan kebutuhan dasar. - Kebijakan Pajak Progresif dan Adil
Beban pajak harus lebih besar ditanggung kelompok ekonomi kuat, bukan rakyat. - Evaluasi Dampak Sosial Kebijakan Fiskal
Setiap penyesuaian subsidi dan pajak wajib mempertimbangkan daya tahan rakyat. - Penguatan Peran Negara dalam Perlindungan Sosial
Negara harus aktif hadir melindungi rakyat dari tekanan ekonomi akibat kebijakan fiskal.
Potret pertumbuhan ekonomi dengan subsidi dipersempit dan pajak dinaikkan menunjukkan pertumbuhan yang kehilangan sisi keadilannya. Tanpa koreksi, rakyat akan terus menjadi korban kebijakan. Negara harus kembali pada mandat utamanya: melindungi, melayani, dan mengatur demi kesejahteraan bersama.
