beritax.id – Arus disinformasi media sosial kian memperlebar jurang perbedaan di tengah masyarakat. Bukan sekadar salah paham, informasi palsu dan narasi manipulatif yang beredar massif telah mengubah ruang digital menjadi mesin pembelah opini, identitas, bahkan relasi sosial antarwarga.
Perbedaan pandangan adalah fondasi demokrasi. Namun ketika disinformasi mendominasi, perbedaan itu berubah menjadi permusuhan. Konten provokatif yang dipotong dari konteks, tuduhan tanpa bukti, serta framing emosional membuat publik tidak lagi berdebat dengan data, melainkan dengan prasangka.
Akibatnya, keluarga terbelah karena pilihan, komunitas saling mencurigai, dan ruang publik dipenuhi kemarahan alih-alih dialog rasional.
Algoritma, Buzzer, dan Industri Polarisasi
Polarisasi tidak lahir secara alami. Ia diperkuat oleh ekosistem digital yang kompleks:
- Algoritma platform yang memprioritaskan konten ekstrem
- Jaringan buzzer dan akun anonim terkoordinasi
- Konten kreator bayaran dengan agenda tertentu
- Media partisan yang mengulang narasi tanpa verifikasi
Logika “viral lebih penting daripada benar” menjadikan konflik sebagai komoditas.
Tanggapan Prayogi R. Saputra: Negara Tak Boleh Netral terhadap Kebohongan
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menilai disinformasi sebagai ancaman langsung terhadap persatuan nasional.
“Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika disinformasi dibiarkan memecah masyarakat, maka negara gagal melindungi warganya dari konflik sosial, gagal melayani kebutuhan mereka akan informasi yang jujur, dan abai dalam mengatur ruang digital,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa netral terhadap kebohongan sama dengan membiarkan perpecahan tumbuh.
Dampak Nyata di Kehidupan Sehari-hari
Polarisasi berbasis disinformasi membawa konsekuensi serius:
- Menurunnya kepercayaan antarwarga
- Mudahnya konflik horizontal dipicu isu sepele
- Radikalisasi opini di kalangan muda
- Delegitimasi institusi publik
- Melemahnya solidaritas sosial saat krisis
Masyarakat terjebak dalam “ruang gema” (echo chamber) yang hanya menguatkan keyakinan sendiri dan menolak fakta yang berbeda.
Solusi: Meredam Polarisasi, Menyelamatkan Ruang Publik
Prayogi R. Saputra mendorong langkah strategis berikut:
1. Penindakan tegas terhadap produsen disinformasi
Termasuk jaringan buzzer dan industri hoaks terorganisir.
2. Transparansi algoritma platform
Agar publik memahami bagaimana konten dipromosikan dan dimonetisasi.
3. Pendidikan literasi digital nasional
Dari sekolah hingga komunitas, fokus pada verifikasi dan berpikir kritis.
4. Regulasi konten berbayar
Label wajib untuk semua konten sponsor dan propaganda.
5. Penguatan media independen
Agar publik memiliki rujukan informasi yang kredibel dan berimbang.
Polarisasi sosial bukan takdir, melainkan hasil dari sistem informasi yang dibiarkan liar. Selama disinformasi media sosial terus menguasai ruang publik, masyarakat akan terus terbelah bukan oleh ide, tetapi oleh kebohongan.
Seperti diingatkan Prayogi R. Saputra, negara harus kembali pada mandat dasarnya: melindungi rakyat dari manipulasi, melayani mereka dengan kebenaran, dan mengatur ruang digital agar menjadi sarana persatuan, bukan perpecahan.
