beritax.id — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan komitmennya mengoreksi institusi pelanggar HAM dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI, Rabu (16/7/2025). Pigai menyatakan bahwa dirinya tunduk pada arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai prajuritnya. Ia memaparkan beberapa koreksi kebijakan pemerintah yang telah dilakukan seperti pencabutan larangan penjualan LPG 3 kg, percepatan pengangkatan ASN, serta penghentian izin tambang nikel di Raja Ampat.
Selain itu, ia menyatakan bahwa Kementerian HAM akan melakukan audit terhadap kementerian, lembaga, korporasi, dan pemerintah daerah terkait pelanggaran HAM. Pigai juga menegaskan bahwa koreksi kebijakan akan dilakukan tanpa pandang bulu bila ditemukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Pigai menyayangkan bahwa Kementerian HAM sering menjadi sasaran demonstrasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh institusi lain. Padahal, menurutnya, pelanggaran hak atas tanah, agraria, atau kekerasan kerap terjadi di luar otoritas langsung kementeriannya. Ia menyebut Kementerian HAM sebagai “terminal terakhir peraduan,” tempat rakyat mengadu ketika sudah tidak mendapat keadilan dari lembaga lain.
Pernyataan Pigai itu memperkuat urgensi reformasi menyeluruh terhadap seluruh lembaga negara agar tak hanya responsif, tapi juga bertanggung jawab penuh terhadap pelanggaran HAM.
Partai X Ingatkan: Tugas Negara Bukan Sekadar Koreksi
Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan merespons pernyataan Pigai dengan mengingatkan bahwa tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Baginya, koreksi saja tidak cukup jika tidak disertai dengan keberanian untuk membongkar dan membersihkan institusi yang secara sistematis melanggar HAM rakyat.
“Kalau cuma koreksi, itu artinya negara baru sadar setelah rakyat berteriak. Negara seharusnya hadir sebelum rakyat menderita,” ujarnya.
Partai X memandang negara sebagai entitas yang harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan. Pemerintah adalah bagian kecil dari rakyat yang diberi mandat untuk mengelola kekuasaan demi keadilan dan kesejahteraan semua.
Solusi Partai X: Audit Total dan Sekolah Negarawan
Partai X menilai koreksi tidak boleh berhenti pada retorika, melainkan harus dibarengi tindakan hukum tegas. Audit menyeluruh terhadap institusi pelanggar HAM wajib dilakukan dan disusul dengan pertanggungjawaban publik.
Sebagai solusi jangka panjang, Partai X mendorong pendirian Sekolah Negarawan untuk mencetak pejabat publik yang paham hak konstitusional rakyat. Sekolah ini menjadi kawah candradimuka para pemimpin yang bijak, visioner, dan menguasai ilmu kenegaraan demi perlindungan hak warga negara.
Tak bisa ada kesejahteraan jika rakyat terus ditindas dan pelanggar HAM dibiarkan beroperasi bebas. Setiap pelanggaran HAM harus menjadi momen perbaikan menyeluruh, bukan sekadar alasan koreksi terbatas.
Partai X menyerukan agar Presiden dan Kementerian HAM tidak hanya bertindak reaktif, tapi aktif membongkar akar pelanggaran HAM. Jika tidak, bangsa ini hanya akan menjadi negara hukum dalam pidato, tapi bukan dalam kenyataan hidup rakyat.
